SIKAP KELUARGA MAHASISWA ITB : NASIONALISASI ASET MIGAS dalam MOMENTUM BLOK MAHAKAM

logo KM-ITB

Kontrak Blok Mahakam ini telah ditandatangani pada 31 Maret 1967 dan habis pada 31 Maret 1997. Sebelum Presiden Soeharto lengser, kontrak Blok Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun lagi hingga berakhir pada 31 Maret 2017. Selama ini, Blok Mahakam dikuasai oleh kontrak kerja sama (KKS) antara Total E&P Indonesia (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang). Blok Mahakam hingga saat ini memiliki rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic (tcf).

Mahakam menyimpan potensi pendapatan negara yang sangat besar, sisa dari cadangan yang tersisa kurang lebih dapat membiayai APBN selama satu tahun. Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar 100 miliar dollar AS. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi
pendapatan kotor 187 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1700 triliun dengan asumsi harga gas US$ 12/MMBTU dan Minyak US$ 100/Barrel.

Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam pada kesempatan kunjungan ke Jakarta Juli 2011. Lalu Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.

Pasalnya, jelas migas merupakan sektor penting untuk menunjang keberjalanan negara ini. Sektor migas merupakan pendapatan kedua terbesar setelah pajak. Pendapatan negara dari sektor sumber daya alam pada APBN-P 2012 sebesar 213.823,4 miliar rupiah dan 198.311,1 miliar merupakan pendapatan dari sektor migas. Luar biasa sekali sumbangan sektor migas ini terhadap penyelenggaraan
negara ini.

Tanggal 27 November 2013, merupakan waktu habisnya kontrak Blok Siak. Namun, pemerintah menunda keputusan perpanjangan kontrak sampai satu tahun ke depan. Setidaknya ada 19 blok migas yang akan habis kontraknya sampai dengan tahun 2020, maka momentum untuk menasionalisasi aset migas melalui blok Mahakam sangatlah tepat karena pihak Pertamina sebagai NOC telah mengajukan kesediaan mengelola blok Mahakam. Selain itu, carut-marutnya dunia tata kelola migas saat ini merupakan buah dari UU 22/2001. Maka, perjuangan nasionalisasi aset migas tidak akan terhenti sampai disini, tetapi terus mengawal pembentukan UU Migas yang baru hingga akhir tahun ini agar konstitusional.

Kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB), melihat perpanjangan kontrak Blok Mahakam sebagai momentum dan pintu gerbang untuk menasionalisasi aset-aset migas yang lain. Tujuan besarnya tentu untuk memenuhi amanat pasal 33 UUD 1945, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka kami KM-ITB menyatakan sikap:

  1. Tetapkan Pertamina menjadi operator di Blok Mahakam dengan kepemilikan saham lebih dari 50%!
  2. Segera selesaikan UU Migas yang baru sesuai dengan konstitusi serta berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara Indonesia!
  3. Menolak keras intervensi politik dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan perpanjangan blok-blok migas ; keputusan harus mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia!
  4. Mendesak Pertamina memperbaiki kinerja dan terus memperbaiki diri sebagai Clean, Competitive, Confident, Costumer Focus, Commercial, and Capable Coorporate (sesuai dengan Coorporate Values Pertamina itu sendiri).

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater. MERDEKA!!!

SIKAP KELUARGA MAHASISWA ITB
 TENTANG PENYELESAIAN SKANDAL BANK CENTURY

Pada Mei 2013 lalu, mahasiswa (BEM SI) melakukan aksi ke KPK. Aksi tersebut diselenggarakan untuk menagih janji Abraham Samad (Ketua KPK) di awal kepemimpinannya. Beliau mengungkapkan janji untuk menyelesaikan kasus Century dalam tahun pertama jabatannya. Aksi Mei 2013 lalu belum menemui hasil yang diinginkan sehingga BEM SI memberikan waktu kepada Abraham Samad untuk menyelesaikan kasus Century sampai 30 September 2013.

Kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) melihat kasus Century sebagai mega skandal yang harus segera diselesaikan. Selain nominal yang besar, 6,7 T, skandal ini juga melibatkan para pejabat besar bangsa ini. Hingga saat
ini belum banyak perkembangan terhadap skandal ini, alasannya bukti yang berhasil dihimpun oleh KPK masih minim untuk menentukan tersangka baru dan menuntaskan skandal ini.
Dapat dikatakan bahwa pengusutan mega skandal Century ibarat gerakan siput, KPK amat lamban bergerak. Sudah tiga tahun lebih KPK menyidik kasus century, sebanyak 96 orang sudah dimintai keterangan (31 diperiksa sebagai saksi), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun dilibatkan untuk melakukan audit forensik keuangan negara dalam kasus Century ini. Namun, dengan usaha yang sepintas luar biasa itu KPK hanya baru menjerat sedikit sekali tersangka, salah satunya yakni Eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter , Budi Mulya. Status tersangka juga diberikan pada Eks Deputi Gubernur Bi Bidang Pengawasan, Siti Fadjrijah kemudian diralat.

Audit pertama BPK yang dirilis akhir 2011 menemukan indikasi terjadinya kejahatan perbankan, korupsi dan pidana umum dalam kasus Bank Century. Audit lanjutan BPK yang dirilis awal 2012 memang tidak terlalu substantif karena BPK kesulitan menembus sejumlah aliran dana Century. Akan tetapi, rapat Timwas Century, DPR dan BPK pada januari 2012 menyepakati satu poin penting yang menguatkan temuan audit BPK yang pertama, poin itu ialah kasus Bank Century terjadi karena semata-mata ketidakhati-hatian dan ketidakmampuan Bank Indonesia melaksanakan tugasnya. Laporan BPK pun mengonfirmasi Budiono yang kini menjabat wapres lalai dalam mengawasi bank yang sehat dan kemudian sakit. Dalam waktu enam bulan sejak juni hingga desember 2008, Bank Century yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kolaps dan jebol Rp 6,7 Triliun. Tentu ada tanda tanya besar di dalamnya tentang besarnya uang yang merupakan uang negara hanya untuk sebuah bank dalam kurun waktu yang tidak lama.

Kejanggalan terhadap putusan bail-out bank Century juga menjadi sorotan utama. Pada awalnya Gubernur BI, Boediono, menyatakan bahwa Bank Century merupakan bank gagal. Namun, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK menambahkan bahwa Bank Century masuk dalam kategori bank gagal berdampak sistemik. Dalam perbankan, opsi yang tersedia untuk bank yang dinyatakan gagal oleh BI hanya dua yaitu dilakukan BLBI/bail out dan penutupan bank. Opsi bail out dilakukan dengan catatan bank tersebut berdampak sistemik karena dapat mempengaruhi sirkulasi kapital–secara makro mempengaruhi perekonomian negara. Penetapan lainnya dalam rapat KSSK yaitu penanganan Bank Century kepada LPS, serta LPS memerlukan dukungan bank Mandiri untuk pengisian
manajemen baru Bank Century. Berdasarkan olah media, skandal terjadi akibat adanya perbedaan dimana nilai yang seharusnya diglontorkan untuk bail out Century sebesar Rp 1,3 triliun, tetapi LPS justru mengucurkan dana bail out sebanyak tiga kali dengan total Rp 6,7 triliun yaitu pada 23 November 2008 sebesar Rp 2,77 triliun, kucuran berikutnya pada 5 Desember sebesar Rp 2,20 triliun. Setelah dua kali pengucuran tersebut, Komisi XI DPR menolak Perppu pada 18 Desember 2008 dan ditegaskan dalam sidang paripurna DPR pada 19 Desember 2008. Namun, LPS tetap mengucur-kan dana bail out pada 3 Februari 2009 Rp 1,15 triliun dan pada 21 Juli 2009 Rp 630 miliar. Bank Century bukan tergolong bank besar karena hanya menyimpan 6 triliun rupiah dana pihak ketiga (DPK) yang
dihimpun dari giro, tabungan, deposito, serta valuta asing. Jika dibandingkan dengan total dana nasabah di Indonesia hingga November 2008, Bank Indonesia mencatat nilai total DPK mencapai Rp 1.707 triliun sehingga ratio antara nasabah Bank Century dengan nasabah bank umum nasional sebesar 0,35% masih sangat jauh nilainya jika harus dibandingkan dengan ratio sistemik pada 1998.

Perkembangan kasus Century dinilai banyak pihak sangat lamban. Akhir April lalu, KPK menyambangi Sri Mulyani di tempat kerjanya sekarang, di Bank Dunia yang berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Pihak KPK yang diwakili oleh Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua KPK merasa puas dengan hasil penyelidikan ini. KPK merasa mendapat informasi baru yang akan menambah materi penting yang akan berguna untuk penyelidikan selanjutnya. Pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2013. Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Wimboh Santoso di New York. Saat itu,
KPK tidak menyebutkan secara detail hasil dari pemeriksaan tersebut.

Dari hasil rapat Timwas Century dengan KPK, Abraham Samad menyatakan telah memeriksa 31 saksi dari BI, Kemenkeu, KSSK, LPS, dan pihak terkait lainnya. Pada akhir Juni, KPK melakukan penggeledahan di Bank Indonesia untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting. Ada enam tempat yang digeledah, yaitu satu ruangan di Direktorat Pengawasan Bank I, dua ruangan di Direktorat Perencanaan Strategis dan Humas, dua ruangan di Direktorat Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan satu ruangan di Direktorat Hukum Indonesia . Penggeledahan berlangsung selama dua puluh jam pada Selasa 25 Juni dan berakhir subuh hari tanggal 26 Juni 2013. KPK mengungkapkan bahwa dokumen tersebut sangat berarti untuk penyelidikan Kasus Century yang banyak menyeret pejabat BI saat itu. dari penggeledahan tersebut, KPK mengangkut dua puluhan kardus mie instan yang berisi dokumen- dokumen untuk diperiksa dan divalidasi kemudian. Pada tanggal 3 Juli 2013, Tim Pengawas Bank Century mengundang Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung DPR RI dalam Rapat Konsultasi. Timwas meminta tanggapan BPK terkait hasil audit keuangan kasus Bank Century yang telah dikeluarkan BPK sebanyak dua kali. Di dalam hasil audit investigasi tersebut telah jelas mengungkap adanya kasus korupsi dalam pemberian dana talangan untuk Cenntury seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, menjelaskan bahwa perkembangan saat ini, BPK telah diminta KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan dalam dugaan kasus korupsi ini. Terakhir, Tim Pengawas Century kembali memanggil KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 11 September 2013 setelah dua kali panggilang timwas tidak dihadiri oleh KPK.

Memasuki tahun kelima bergulirnya kasus ini dan mengamati perkembangan penyelesaian kasus yang berjalan sangat lambat, kami Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) memutuskan untuk MENDESAK KPK segera menyelesaikan kasus Century. Tuntutan tersebut dinyatakan dalam poin-poin sebagai berikut.
1. Mendesak KPK untuk mengungkap semua orang yang terlibat dalam kasus century
2. Menuntut KPK memperbaiki kinerjauntuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih bergulir
3. Mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dalam upaya mengembalikan aset negara
4. Mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus Century sebelum tahun 2014, sesuai dengan putusan timwas DPR untuk kasus Century

SIKAP KELUARGA MAHASISWA ISLAM ITB DAN FSLDK BANDUNG RAYA MENGENAI TRAGEDI KEMANUSIAAN DI MESIR

Bismillaahirrahmaanirrahiim..
Muhammad Mursi, merupakan Presiden Mesir pertama yang dipilih rakyat melalui jalan demokrasi pasca diturunkannya Mubarok. Dengan diturunkannya Mursi oleh militer secara paksa merupakan sebuah kudeta yang terlanjur menciderai demokrasi. Secara konstitusional Presiden yang sah adalah Mursi seorang, namun karena penurunannya tidak melalui jalan demokrasi yakni diturunkan secara paksa oleh militer, jadi ini jelas menciderai nilai-nilai demokrasi dan hukum tata negara. Kemana negara-negara yang mengagungkan demokrasi sebagai sistem negaranya? Setiap negara yang menganut sistem demokrasi sudah seharusnya bertanggung jawab karena telah membiarkan kudeta ini terjadi bahkan berlanjut sampai pembantaian rakyat Mesir oleh militer Mesir. Termasuk Indonesia dan Presiden SBY yang terkesan belum bisa berbuat apa-apa untuk membantu saudara kita di Mesir. Negara kita ini berhutang banyak kepada Mesir karena salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ketika yang terjadi di Mesir sekarang bukan hanya sekedar kudeta bahkan menjadi tragedi kemanusiaan Mesir, tapi kemanakah keberadaan SBY dan dunia internasional serta para aktivis HAM lainnya? Karena itu kami Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB dan Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus Bandung Raya (FSLDK Baraya) beserta seluruh elemen aktivis mahasiswa menyatakan sikap :

  1. Mengecam pelanggaran HAM berat dan pelanggaran nilai demokrasi yang terjadi di Mesir
  2. Menuntut sikap tegas dan peran aktif pemerintah Republik Indonesia dan PBB untuk menghentikan tindakan refresif militer Mesir terhadap rakyatnya.
  3. Mengajak segenap rakyat Indonesia dan dunia untuk peduli terhadap kondisi rakyat Mesir dan tetap menjaga kerukunan antar elemen bangsa.

Kegiatan yang akan kami lakukan berupa :

  1. Teleconference dengan narasumber mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Mesir untuk mendapatkan informasi aktual terkait kondisi Mesir saat ini.
  2. Dialog tokoh dengan perwakilan dari Kementrian Luar Negeri Repubik Indonesia.
  3. Deklarasi dan pernyataan sikap organisasi pemuda Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Mesir.

SIKAP KELUARGA MAHASISWA ITB MENGHADAPI RENCANA PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM

Tanggal 17 Juni 2013 Pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Pemerintah mengatakan hal ini bertujuan untuk menyelamatkan APBN, karena Subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran dan dikhawatirkan akan “menjebol” APBN.

Kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) melihat kenaikkan harga BBM jelas akan berdampak sangat besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM saat ini kami anggap kebijakan yang tidak tepat. Kami melihat masih ada inefisiensi Anggaran dalam APBN. Besar target pendapatan dari pajak diturunkan dan ada inefisiensi anggaran terutama dalam hal-hal birokrasi, belanja pegawai, dll.

Kondisinya BBM sampai saat ini masih menjadi sumber energi utama yang dipakai oleh masyarakat. Terutama dalam bidang transportasi. Rencana pemerintah untuk diversifikasi BBM ke BBG pada faktanya di lapangan kami melihat tidak ada keseriusan pemerintah dalam melakukan hal ini, padahal rencana ini sudah sejak dulu disampaikan pemerintah. Selain itu, kami melihat perkembangan program diversifikasi energi ini seperti “jalan di tempat” padahal pemerintah sendiri sudah memiliki Blueprint Pengelolaan Energi Nasional. Masalah diversifikasi BBM ke BBG kami juga melihat pemerintah belum berani membuat regulasi yang mendukung.

Masalah lainnya yang harus dengan segera diperbaiki adalah pola distribusi BBM. Faktanya kami melihat harga BBM di pelosok-pelosok negeri ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditentukan pemerintah. Ini jelas karena masalah pola distribusi BBM yang belum baik, karena infrastruktur transportasi dan kelangkaan yang sering terjadi di daerah-daerah pelosok.

Kami melihat kebijakan menaikkan Harga BBM saat ini tidak tepat, pemerintah seperti terlihat tidak memiliki perencanaan jangka panjang terkait pengaturan harga BBM ini. Isu yang berkembang di masyarakat tentang kenaikan harga BBM ini, sudah “menghantui” rakyat bahkan sebelum kebijakannya ada. Harga-harga barang pokok sudah mulai naik, dan rakyat sudah mulai merasakan dampaknya. Hal ini dengan nyata membuat rakyat semakin sengsara, terutama rakyat yang tidak mampu.

Dari semua masalah yang dipaparkan dan masih banyak masalah-masalah lainnya, dengan ini kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) memutuskan MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM dengan TUNTUTAN yang terlebih dahulu harus diselesaikan Pemerintah, yaitu:

Tuntutan yang harus segera diselesaikan :

1. Menuntut perbaikan rancangan dan penerapan APBN, terutama pada sektor anggaran belanja Pegawai.
2. Optimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan penerapan regulasi yang lebih tepat sasaran.
3. Mencanangkan pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk sektor-sektor yang manfaatnya berkelanjutan, terutama pada bidang pendidkan dan infrastruktur.
4. Menuntut transparansi implementasi program diversifikasi energi dari Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2030.
5. Membuat regulasi yang dapat menciptakan peningkatan demand energi alternatif bagi masyarakat.
6. Menuntut pemerintah untuk dapat lebih gencar dan optimal bekerjasama dengan lembaga ilmu pengetahuan (Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Penelitian, dll.) untuk pengembangan program diversifikasi energi.
7. Membuat regulasi yang dapat meningkatkan kegiatan eksplorasi migas dan memperbesar kuota kilang minyak yang dimiliki oleh Indonesia.
8. Segera merealisasikan rencana diversifikasi energi dari BBM ke BBG di Indonesia.
9. Benahi pola distribusi BBM yang selama ini tidak merata, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
10. Menuntut adanya penataan sektor energi untuk memastikan adanya sumber energi alternatif lain yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sebelum menaikkan harga BBM.
11. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat dan kestabilan harga bahan-bahan pokok pasca kenaikan harga BBM.

AKSI MIMBAR BEBAS: “MIGAS MILIK RAKYAT!!”

BANDUNG, km.itb.ac.id — JUMAT, 23 November 2012, KM-ITB kembali melakukan aksi mimbar bebas bertema “MIGAS MILIK RAKYAT!!” di depan Kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena hari itu bertepatan dengan 11 tahun UU Migas yang dianggap sebagai undang-undang yang telah meliberalisasi industri migas di Indonesia hingga asing bisa bebas menguasai migas nusantara. Tercatat ada 10 perwakilan lembaga yang ikut serta dalam aksi tersebut.

Kesepuluh lembaga tersebut adalah HIMAFI, KM SBM, KMKL, PATRA, MTM, HMME, HMIF, MTI, HMS, Boulevard. Beberapa perwakilan lembaga-lembaga tersebut turut serta memberikan orasi dalam aksi tersebut. Isi dari orasi-orasi para wakil lembaga tersebut kurang lebih meneriakkan hal yang sama: menuntut penghapusan UU Migas dan memberikan blok Mahakam kepada Pertamina. Kedua hal tersebut adalah sikap yang dibawa oleh KM-ITB.

UU Migas dianggap sebagai undang-undang yang menghilangkan kedaulatan negara atas migas karena memberikan keleluasaan bagi asing untuk menguasai blok-blok migas yang ada. Selain itu UU Migas juga menempatkan negara pada posisi yang setara dengan perusahaan asing dalam penandatanganan kontrak sehingga merendahkan posisi negara. Padahal sebelum adanya UU Migas, yang berkontrak dengan perusahaan asing adalah Pertamina sehingga posisi negara berada di atas kontrak dan negara berdaulat penuh untuk mengubah atau membatalkan kontrak.

Salah satu kasus yang menjadi bukti diuntungkannya asing oleh undang-undang ini adalah kasus blok Mahakam. Blok Minyak yang kini dikuasai oleh perusahaan minyak asal Perancis, Total, akan habis kontrak pada 2017. Pertamina sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola blok minyak tersebut. Namun ternyata pemerintah lebih condong untuk memberikan kembali pengelolaanblok tersebut kepada Total.

Sikap pemerintah tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang lebih pro asing dari pada mendukung perusahaan negara dan memperlihatkan salah satu akibat dari UU Migas yang telah meliberalisasi industri migas tanah air. Karena itu KM-ITB menuntut pembubaran UU Migas dan memberikan blok Mahakam kepada Pertamina untuk menegakkan kembali kedaulatan Migas Indonesia.

Pernyataan Sikap KM ITB: Migas Milik Rakyat!

Nasionalisasi Blok Migas yang habis kontrak

Hingga saat ini belum ada kepastian sikap pemerintah untuk menentukan pengambilalihan blok-blok migas yang habis masa kontaknya oleh BUMN (Pertamina). Seharusnya, pengambilalihan blok migas bukan sekadar memperhatikan siap atau tidaknya Pertamina. Jika memang negara berpihak kepada perusahaannya, bentuk pengambilalihan lebih kepada instruksi tegas dari negara kepada Pertamina sebagai BUMN.

Instruksi yang bersifat komando ini akan membuat persiapan jauh lebih matang. Bila Pertamina diberi kepercayaan mengelola Blok Mahakam sebagai salah satu blok migas terbesar- artinya ini menambah pemasukan bagi Pertamina maupun bagi negara. Dengan begitu, modal dapat terakumulasi sehingga Pertamina mampu mengembangkan banyak blok migas ke depannya. Ini menjadi sebuah langkah awal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan tidak lagi bergantung kepada pihak asing.

Pasca pembubaran BP Migas

Selasa 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian gugatan pembatalan pasal-pasal dalam UU Migas. MK membatalkan pasal-pasal yang menjadi payung hukum keberadaan BP Migas. Keberadaan BP migas dinilai inkonstitusional. BP Migas dibubarkan dan untuk sementara wewenangnya diserahkan kepada kementerian ESDM.

Dalam masa transisi sebelum terbitnya payung hukum baru, pemerintah memutuskan untuk membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas yang berada dibawah kementerian ESDM untuk menggantikan peran BP Migas. Namun, keputusan ini sebenarnya malah menegaskan penyetaraan negara dengan perusahaan (konsep Business to Government/ B to G ). Padahal penyetaraan negara dengan perusahaan (baik asing maupun swasta lokal) inilah yang menjadi salah satu pertimbangan MK mencabut pasal-pasal dalam UU Migas. Resiko penyalahgunaan juga tetap ada, apalagi SKSP Migas kini berada di bawah kementerian ESDM yang berasal dari partai politik yang berkuasa.

Namun, kedaulatan energi nasional tak cukup dengan hanya membubarkan BP Migas. Masih ada beberapa pasal bermasalah . Misalnya pasal tentang penyelenggaraan usaha hulu migas yang masih menyetarakan BUMN dengan swasta, liberalisasi sektor hilir, juga mengenai mekanisme harga pasar. Oleh karena itu pemerintah bersama-sama DPR perlu segera membentuk payung hukum baru yang mendukung kedaulatan energi nasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Keluarga Mahasiswa ITB menuntut dan mendesak Pemerintah RI untuk:

1. Menunjuk Pertamina untuk mengambil alih pengeloaan blok Mahakam dan blok-blok migas yang habis kontrak.

2. Membuat kebijakan pengelolaan migas yang berpihak pada kepentingan nasional dengan transparan dan bebas dari praktik KKN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Mendorong dan mendukung penuh segenap upaya agar Pertamina dapat menjadi perusahaan minyak kelas dunia.

4. Mengikis dominasi asing atas penguasaan sumber daya alam Indonesia.

5. Memberikan wewenang melakukan Kontrak Kerja Sama kepada Pertamina

6. Membentuk badan pengawas sektor hulu untuk mengevaluasi Pertamina.

7. Meninjau UU Migas dan inefisiensi yang terjadi meski di luar konteks konstitusi serta membentuk UU baru yang mendukung kadaulatan energi nasional.

8. Mewujudkan ketahanan energi nasional.

23 November 2012

Presiden KM-ITB 2012/2013,

Anjar Dimara Sakti

Sikap KM-ITB dalam Evaluasi 8 Tahun SBY

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”

Penggalan pembukaan UUD 1945 alinea IV di atas merupakan salah satu amanat besar yang diwariskan kepada generasi penerus kemerdekaan. Ke dalam negeri, pemerintah diamanatkan untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Sedang ke luar negeri, pemerintah pun diamanatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Amanat untuk memajukan kesejahteraan umum memiliki makna untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan orang per orang. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem yang dapat menjamin terselenggaranya keadilan sosial. Kesejahteraan yang harus diciptakan pun bukan hanya kesejahteraan ekonomi ataupun kesejahteraan material, melainkan kesejahteraan lahir dan batin pula. Artinya kesejahteraan material harus terselenggara dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing, masyarakat yang bebas dari rasa takut, masyarakat yang hidup dalam kesederajatan dan kebersamaan, masyarakat yang hidup bergotong-royong, serta masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

Maka hari ini, mari kita kembali menilik sejarah. Merefleksi kejadian demi kejadian untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Mari berbicara fakta yang berkaitan erat dengan kesejahteraan umum ini, antara lain: kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan.

Persentase rakyat miskin boleh jadi berkurang di masa pemerintahan SBY (yang sekarang sisa 13% atau sekitar 31 juta jiwa), namun ternyata standar miskin yang digunakan pun tidak sesuai dengan standar internasional. Mereka yang disebut miskin di Indonesia adalah yang pendapatannya kurang dari Rp 8015 per hari. Padahal standar miskin dunia adalah sebesar US$ 2 atau sekitar Rp 18.000 per hari. Apabila standar ini diimplementasi, maka angka kemiskinan di Indonesia menjadi 46% atau sekitar 110 juta jiwa!

Begitu pula dengan jumlah pengangguran. Rakyat yang disebut pengangguran di Indonesia adalah mereka yang bekerja kurang dari 1 jam per pekan. Maka didapatlah angka pengangguran Indonesia hanya 8%. Standar seperti ini hanya digunakan oleh dua negara di dunia: Indonesia dan Afrika Selatan. Namun jika menggunakan standar internasional, yakni pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per pekan, maka pengangguran di Indonesia mencapai 25%!

Alokasi 20% APBN untuk pendidikan demi mencapai aksesibilitas yang merata dan menjamin kualitas pendidikan merupakan amanat yang tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Namun faktanya, alokasi 20% masih termasuk ke dalam gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di 16 kementrian di luar kemendikbud. Hal ini–yang ditambah dengan berbagai kecacatan pelaksanaan pendidikan di Indonesia– telah menyebabkan pemenuhan kebutuhan pendidikan di Indonesia tidak merata, tidak efektif, dan kalau boleh dikatakan masih carut marut!

Masih banyak permasalahan lain di bidang kesehatan, pangan, kedaulatan energi dan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap industri kecil menengah.

Dari pemaparan di atas, kami menyatakan bahwa hingga hari ini:

PEMERINTAHAN SBY GAGAL MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, kami menuntut agar pemerintah segera melakukan tindakan konkret dalam rangka mencapai perbaikan signifikan di bidang-bidang berikut:

1.       Pendidikan

Wujudkan keterjangkauan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dengan menggunakan 20% alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.

2.       Kesehatan

Wujudkan kemandirian obat nasional dan realisasikan alokasi anggaran 5% APBN untuk kesehatan.

3.       Ketahanan Pangan

Wujudkan kedaulatan pangan dengan reformasi kebijakan pangan, pengembangan teknologi, dan intensifikasi.

4.       Energi

  • Realisasikan percepatan diversifikasi energi dan pembangunan infrastruktur energi.
  • Tolak liberalisasi migas di sektor hilir.

5.       Kedaulatan Sumber Daya Alam

Rebut blok-blok migas yang telah habis masa kontrak dan lakukan renegosiasi terhadap kontrak yang merugikan negara sebagai perwujudan kedaulatan sumber daya alam.

6.       Perindustrian

Lindungi industri kecil menengah dari serangan produk impor akibat perdagangan bebas.

7.       Korupsi dan Hukum

Tegakkan hukum dan berantas korupsi dengan efektif tanpa tebang pilih.

Presiden KM ITB

Anjar Dimara Sakti


Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater!

Merdeka!!

Diskusi Publik Energi: Menggugat Kedaulatan Negara di Sektor Migas dan Tambang

BANDUNG, km.itb.ac.id – Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap peliknya permasalahan bangsa terutama dalam sektor migas dan tambang, Kementerian Kebijakan Nasional menggelar diskusi publik yang bertemakan “menggugat kedaulatan Negara di sektor Migas dan Tambang” pada Sabtu (15/09/12). Diskusi Publik ini bertempat di ruang 26 gedung campus center barat dan dihadiri oleh kira-kira 72 mahasiswa dari berbagai himpunan jurusan yang ada di ITB.

Dalam diskusi ini KM ITB mengundang 3 orang pembicara yang sudah pakar di bidangnya yaitu Bapak Dirgo D Purbo selaku penulis buku geopolitik perminyakan, Dr. Kurtubi selaku Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) dan Brian Yuliarto, Ph.D, Dosen Teknik Fisika ITB. Namun pada saat pergelahan acara, Bapak Brian berhalangan hadir sehingga diskusi berlanjut dengan 2 pembicara.

Sesuai jadwal yang telah diumumkan diskusi dimulai tepat pukul 10.00 pagi yang dipimpin oleh deputi Energi Kementrian Kebijakan Nasional KM ITB, Fajar Cipta Yudha Perkasa (Teknik Kimia 2009) sebagai moderator yang membawa diskusi ini selama 3 jam kedepan. Pembicara adalah Bapak Dirgo D. Purbo yang menyampaikan terkait geopolitik perminyakan. Mulai dari sejarah Pertamina hingga bagaimana Minya bisa berpengaruh begitu besar terhadap perekonomian bangsa. Peserta begitu antusias mendengarkan sekaligus memicu timbulnya kegelisahan atas permasalahan bangsa ini. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Kurtubi yang dengan tegas menyatakan ketidakberpihakan kepada UU Migas. “UU Migas harus segera dicabut! karena UU itulah pengelolaan migas di Indonesia menjadi terburuk di Asia Tenggara” ujar Pak Kurtubi dengan tegas sekaligus memanaskan suasana diskusi di ruangan CC Barat tersebut. Dr. Kurtubi juga menyinggung terkait betapa buruknya pengelolaan migas Negara dikarenakan salah satunya berdirinya BP Migas yang membuat alur kordinasi menjadi tidak efisien. Pada akhir penyampaian beliau tetap dengan tegas menyatakan UU Migas harus segera diganti dengan UU yang lebih mensejaterahkan rakyat.
Dalam diskusi ini juga Bapak Dirgo D. Purbo menyampaikan pemaparan terkait perihal pertambangan. Inti dari pemaparannya adalah sektor pertambangan hampir tidak beda jauh dengan migas. Migas adalah sumberdaya dalam permukaan bumi sedangkan tambang dipermukaan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa tetap Indonesia harus segera mengembalikan pengelolaan tambang dan migas sesuai amanah pasal 33 UUD 1945.Di akhir sesi, diberikan kesempatan bagi 4 himpunan dan 1 unit untuk memaparkan hasil kajian dan tanggapan terkait kedaulatan migas dan tambang ini. Himpunan Mahasiswa Geologi menjadi yang pertama menyampaikan pemaparan, dilanjutkan dengan Himpunan Mahasiswa Tambang, Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan dan Ikatan Mahasiswa Metalurgi. Unit HATI menjadi satu-satunya unit yang menyampaikan hasil kajiannya dengan dasar islam ideology. Secara umum masa kampus sepakat dengan pencabutan UU Migas dan mereka juga siap untuk bergerak dalam mengembalikan kedaulatan Negara yang sekarang terombang-ambing oleh tangan-tangan asing.

Berikut ini file-file diskusi publik energi

http://speedy.sh/Svqyj/ITB-UU-Migas-melanggar-uud-Sept2012-by-Dr.-Kurtubi.pdf

http://speedy.sh/CnFBb/Slides-of-GEOPOLITIC-OF-OIL.newversion-new-version.pdf

Muhammad Rizqi Wicaksono

Teknik Mesin ITB 2010
Deputi Media dan Jaringan
Kementerian Kebijakan Nasional
Kabinet KM-ITB 2012/2013

Pernyataan Sikap KM ITB Terkait Pengesahan RUU PT 13 Juli 2012

Para pendiri bangsa ini melihat bahwa pendidikan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa. Karena itu pendidikan haruslah dimajukan dan dilindungi oleh negara. Hal ini tertuang secara jelas dalam UUD 1945. Melihat pentingnya peranan pendidikan, pemerintah terus berusaha untuk membuka akses pendidikan selebar lebarnya sembari meningkatkan kualitasnya.

Banyak permasalahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang sedang kita hadapi. Masalah masalah pendidikan tersebut seperti otonomisasi PT BHMN yang kebablasan, tidak adanya pengaturan terhadap internasionalisasi, dan ketidakjelasan payung hukum perguruan tinggi. KM ITB melihat bahwa memang permasalahan tersebut haruslah diatur dan diselesaikan dalam UU tersendiri.

Adapun bukti dari usaha pemerintahan untuk memperbaiki permasalahan tersebut ialah dengan akan disahkan RUU PT (Rancangan Undang Undang Perguruan Tinggi). RUU PT merupakan respon terhadap masalah pendidikan tinggi kita yang kita hadapi. Kemudian pertanyaan besarnya ialah apakah memang betul RUU PT ini bersemangatkan membuka akses pendidikan selebar lebarnya sembari meningkatkan kualitasnya? Ataukah RUU PT ini hanya mengakomodir kepentingan sebagaian pihak dan mengorbankan pihak yang lain?

Setidaknya ada 2 poin isu yang sangat penting untuk dikaji dikarenakan nasib akses dan kualitas pendidikan tinggi kita bergantung kepada hal tersebut. Kedua isu tersebut menjadi alasan kami menolak RUU PT secara keseluruhan. Kedua isu tersebut ternyata bersifat seperti pedang bermata dua. Jika dapat diatur dengan baik maka isu tersebut mempunyai dampak baik bagi peluasaan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, Jika tidak, maka dampak buruk lah yang kita dapat, bahkan dapat mengancam keberadaan negara ini. Kedua isu itu adalah otonomisasi keuangan dan internasionalisasi.

Otonomisasi keuangan
Menimbang bahwa birokrasi keuangan yang panjang dapat menghambat kinerja perguruan tinggi, pemerintah berusaha memangkas birokrasi keuangan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Otonomi dalam perguruan tinggi diatur dari pasal 62-65 (draf 7 Juli). Dalam pasal 64, diatur otonomi pengelolaan di bidang nonakademik salah satunya dibidang keuangan. Hal yang disorot dalam pasal ini adalah adanya otonomi dalam pencarian dana yang disinyalir merupakan upaya pemerintah untuk berlepas tangan dari bertanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini diperkuat di pasal 65 yang menyatakan Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum dan dalam pasal yang sama pada ayat 3, PT diberi wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Pertanyaan besarnya ialah apa yang menjadi parameter untuk menyeleksi PTN tersebut? Adakah rencana jangka panjang / visi pendidikan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih PTN yang akan dijadikan PTN BH? Faktanya ialah pemerintahan kita tidak mempunyai rencana jangka panjang / visi pendidikan sehingga tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengangkat PTN menjadi PTN BH.

Selain itu kewenangan membuat badan hukum dapat menyebabkan perguruan tinggi tidak lagi fokus dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Fokus PTN akan terpecah dalam upaya menjalankan bisnis demi menjamin kebercukupan dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Jelas hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai tanggung jawab pemerintah. Karena itulah kami menuntut revisi pasal 62-65 (draf 7 Juli)

Salah satu upaya pemerintah berlepas tangan dalam pendidikan tercantum dalam pasal 76 ayat 1 (draf 7 Juli) tentang pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah justru memberikan pinjaman dana pendidikan tanpa bunga. Maka, akan terdapat legitimasi untuk membuat mahasiswa kurang mampu tidak memperoleh pendidikan secara gratis, melainkan diberikan hutang yang harus dibayar ketika ia bekerja. Sistem pinjaman seperti ini merupakan bentuk lepas tanggung jawab negara/pemerintah untuk menjamin akses terhadap pendidikan tinggi dan merupakan adopsi sistem pembiayaan pendidikan yang digunakan oleh negara seperti Amerika Serikat atau negara liberal yang terbukti telah gagal untuk menegakkan hak atas pendidikan warga negaranya. Fakta menunjukkan para sarjana yang baru lulus di Amerika harus berhadapan dengan college debt crisis dimana mereka menanggung beban pinjaman pendidikan yang sangat besar yang hanya dapat dibayar setelah rentang waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kredit bagi mahasiswa seharusnya hanyalah digunakan untuk membangkitkan jiwa wirausaha mahasiswa, tapi tidak untuk pembiayaan operasional pendidikan. Dengan pemaparan tersebut, kami menolak pasal 76 ayat 1 (draf 7 Juli)

Begitu pun permasalahan mengenai pengalokasian dana bantuan operasional bagi PTN dari pemerintah di pasal 89 (draf 7 Juli). Pembahasan dalam panja masih deadlock dalam pencantuman jumlah minimal 2,5% dari anggaran fungsi pendidikan. Jika pencantuman jumlah minimal tersebut dihapuskan dengan dalih ketiadaan dana dari pemerintah, maka ini membuktikan bahwa pemerintah mulai mengurangi tanggung jawabnya dalam pendanaan PTN. Oleh karena itu kami menuntut pencantuman jumlah minimal atas pengalokasian dana bantuan operasional bagi PTN.

Internasionalisasi
Era globalisasi ialah era yang tak terelakan, sebuah keniscayaan yang cepat atau lambat akan kita hadapi. Semenjak Indonesia bergabung dengan World Trade Organization (WTO) dan diwajibkan untuk menandatangani General Agreement of Trade and Service (GATS), Indonesia semakin membuka akses untuk berkerjasama dengan negara lain, termasuk di antaranya privatisasi sektor pendidikan.

Sebuah perjanjian kerjasama seharusnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang terikat kerjasama. Harus ada kesetaraan diantara kedua belah pihak agar terjadinya saling menguntungkan dan menghindari penguasaan satu pihak atas pihak lainnya. Kerjasama yang hanya menguntukan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain ialah bentuk kerjasama yang harus kita hindari, meskipun kita pihak kita yang diuntungkan.

Begitupun dengan internasionalisasi pendidikan yang pada pasal 90 (draf 7 Juli) yang menginzinkan PTA, atas persetujuan menteri, membuka cabangnya di Indonesia. Hal yang harus dikritisi adalah, motif yang ada dibaliknya. Jika hanya melaksanakan kerjasama dengan pihak luar, tidak harus dengan adanya entitas PTA yang dibangun dalam negeri. Mengingat kondisi pendidikan dalam negeri masih jauh dari kata setara dan tanpa ada visi nasional yang jelas, hal ini dapat mmenyebabkan pendidikan tinggi terseret mekanisme pasar dan hanya menghasilkan ‘kuli – kuli terdidik’. Selain itu, pembukaan PTA di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari filtrasi ideologi tertentu. Dengan pemaparan tersebut kami menolak pasal 90 (draf 7 Juli).

Upaya kerja sama Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian yang tercantum dalam pasal 47 dan kerja sama internasional dalam pasal 50 juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian. Kerjasama yang dibangun haruslah kerja sama yang sesuai dengan kepentingan nasional. Lagi-lagi dalam hal ini kita berbicara tentang tidak jelasnya visi pendidikan nasional. Oleh karena itu kami menuntut revisi pasal 47 dan 50 (draf 7 Juli) tersebut.

Kesimpulan
Semangat RUU PT ini seharusnya ialah semangat perbaikan berkelanjutan untuk membuka akses dan meningkatkan kualitas pendidikan demi Bangsa Indonesia yang lebih baik. Namun ternyata setelah dipaparkan dengan fakta fakta diatas dapat kita simpulkan bahwa semangat RUU PT ini ialah pelepasan tanggung jawab dan intervensi pemerintah terhadap pendidikan tinggi, dengan kata lain komersialisasi pendidikan tinggi. Kita harus tolak peraturan apapun yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan karena hal itu melanggar konstitusi.

Permasalahan pendidikan tidaklah dapat kita lepaskan dari aspek supra sistem yang mendukungnya, yaitu aspek politik dan ekonomi. Tanpa adanya visi politik negara yang kuat dan dukungan ekonomi yang menopangnya hanya membuat aspek pendidikan menjadi terombang-ambing terseret ke dalam perangkap internasional dan membawa Indonesia pada posisi negara yang dikorbankan.

Jika RUU PT ini disahkan maka akan banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak tersebut ialah :

  • Melambungnya biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung masyarakat karena otonomi yang kebablasan dan lepasnya tanggung jawab pemerintah.
  • Perguruan tinggi tidak hanya berfokus mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga mencari uang untuk memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya
  • Pendidikan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kuli terdidik
  • Perguruan Tinggi Asing akan berdiri di Indonesia dan mengancam nilai-nilai ke-Indonesiaan

Berdasarkan Pemaparan diatas, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyatakan sikap:

Menolak dengan tegas pengesahaan RUU PT karena :

1. Otonomisasi keuangan memberikan peluang pada negara untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam pendanaan PT
2. Internasionalisasi pendidikan tanpa visi yang jelas sehingga dapat menyebabkan infiltrasi ideologis dan mengarahkan Indonesia menjadi bangsa para kuli

sehingga kami memberikan tuntutan:

1. Menolak komersialisasi pendidikan yang hanya akan menyengsarakan rakyat
2. Mendesak pemerintah untuk menjamin akses pendidikan seluas luasanya bagi semua elemen masyarakat
3. Mendesak pemerintah untuk membuat visi besar pendidikan Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi
4. Mengultimatum pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi yang berlarutlarut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan secara berkelanjutan

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater.

12 Juli 2012,
Presiden KM ITB 2012/2013
Anjar Dimara Sakti

KLARIFIKASI : TIDAK ADA PERWAKILAN KM-ITB UNTUK PERJALANAN KE CINA BERSAMA SBY

Sejak Kamis siang (22/03) telah berhembus kabar yang menyatakan bahwa perwakilan Keluarga Mahasiswa ITB (KM-ITB) melakukan perjalanan ke Cina bersama SBY. Perjalanan ini merupakan ajakan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk bergabung dengan rombongan kunjungan SBY ke Pemerintahan Negeri Bambu.  Ajakan ini disinyalir sebagai cara untuk meredam aksi penolakan naiknya harga BBM, seperti yang dikutip dari Media Indonesia pada Selasa lalu http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/21/307290/284/1/-Ajak-Mahasiswa-ke-China-Salah-Sasaran

Terlepas dari kemungkinan bahwa ajakan ini adalah usaha untuk meredam aksi mahasiswa, Menteri Koordinator Eksternal Keluarga Mahasiswa menjelaskan bahwa memang ada mahasiswa ITB yang secara pribadi ikut dalam perjalanan ke Cina dengan SBY. Poin yang perlu ditegaskan dalam informasi ini yaitu mahasiswa tersebut tidak mengatasnamakan Keluarga Mahasiswa ITB, namun perwakilan atas nama pribadi. Mahasiswa ini dipilih langsung oleh Kementrian Menpora sebagai delegasi atas prestasi akademik yang dimilikinya. Berikut ini kutipan pernyataan Ramadhani Pratama selaku Menko. Eksternal KM-ITB dalam blognya :

Kami tegaskan sekali lagi, bahwa benar adanya ada seorang mahasiswa ITB yang ikut ke China bersama rombongan pemerintah. Namun dengan tegas kami nyatakan bahwa beliau bukan perwakilan dari KM ITB.

Kamipun tidak pernah memberikan tugas kepada orang tersebut untuk berangkat. Adapun pemilihan orang tersebut ke China, karena beliau dipilih langsung oleh seorang tenaga ahli di Kemenpora. Jadi, sama sekali kami atas nama KM ITB tidak mengirimkan seorangpun.

Kami juga senantiasa menjagai independensi kami sebagai sebuah organisasi mahasiswa, dan senantiasa kritis terhadap pemerintah.

Mengenai sikap terhadap kenaikan BBM 1 April 2012, KM ITB menyatakan menolak kenaikan BBM 1 April 2012. Kami akan melakukan penyikapan dalam waktu dekat, dan membacakan sikap dan tuntutan kami secara resmi.

(Sumber: EKSTERNAL/Dhani)

ISU PEMBATASAN SUBSIDI BBM: Dari Berbagai Sudut Pandang

Rabu (14/03) – Dengan maraknya isu pembatasan subsidi BBM yang konon akan diberlakukan mulai April 2012 nanti, Kementerian Pergerakan Mahasiswa KM-ITB menyelenggarakan diskusi terkait isu ini. Diskusi tersebut mengajak civitas mahasiswa ITB dari himpunan maupun unit dan dilaksanakan di selasar Gedung Oktagon.

Pada diskusi ini, isu dikaji lebih dulu oleh Kementerian Pergerakan Mahasiswa (Kemensospol) KM-ITB, Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan PATRA ITB, Harmoni Amal Titian Ilmu (HATI) ITB serta Pak Ruslan selaku perwakilan masyarakat setempat.

Kemensospol KM-ITB mengkaji soal kebijakan pemerintah di balik pengaturan subsidi BBM. Dari kajiannya, Kemensospol KM-ITB mengemukakan bahwa pembatasan subsidi BBM tidak didasari oleh landasan yang kuat.

Ada juga kajian dari PATRA dan HATI. PATRA mengkaji soal pembatasan subsidi BBM dari segi keprofesian teknik perminyakan, sedangkan HATI mengkaji dari sudut pandang islami. Pak Ruslan juga menambahkan pendapatnya mengenai isu tersebut dari sudut pandang masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, sebagian besar massa KM-ITB cenderung tidak setuju dengan pembatasan subsidi BBM. Namun, massa belum mengambil sikap karena merasa diperlukan kajian lebih mendalam untuk pengambilan sikap. Massa juga mendukung adanya propaganda dari Kemensospol KM-ITB jika pengambilan sikap telah difinalisasi.

Apapun pengambilan sikap dari massa KM-ITB, mari kita doakan sikap tersebut untuk kebaikan bangsa kita. (Sumber: Kemensospol KM-ITB)

Link-link terkait:
Notulensi kajian
Presentasi kajian Kemensospol KM-ITB
Presentasi kajian PATRA
Presentasi kajian HATI

DISKUSI KEBANGSAAN: Salah Kaprah Pendidikan di Indonesia

RABU, PERSMA ITB – Puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai himpunan dan unit di ITB memenuhi ruang 29 gedung Campus Center Barat ITB untuk mengikuti Diskusi Kebangsaan Asik episode 3. Diskusi yang bertema Kebodohan : Tradisi atau Buah Kebijakan ini merupakan acara terakhir dari rangkaian tiga diskusi yang diadakan oleh Kementerian Kajian Strategis selama tiga pekan berturut-turut di Bulan November.

Ingin peserta mendapatkan pandangan yang berbeda, dalam diskusi ini dihadirkan tiga pembicara berlatar belakang berbeda, yakni Ketua Unit Majalah Ganesha – Kelompok Studi, Sejarah, Ekonomi, dan Politik (MG-KSSEP) ITB Uruqul, Menteri Koordinator Eksternal Kabinet KM ITB Ramadhani Pratama Guna, Penggiat Pendidikan yang juga Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat Dan Satriana.

Segudang Masalah Dalam Pendidikan di Indonesia

“Pendidikan seperti telur yang terdiri dari tiga kulit. Cangkangnya adalah fasilitas. Kulit yang kedua merupakan akses pendidikan, sedangkan kulit yang paling dalam adalah kurikulum yang dapat beradaptasi. Permasalahan pendidikan di Indonesia terjadi dari cangkang hingga kulit yang paling dalam”, kata Dan Satriana.

Lebih jauh lagi, Dan Satriana berpendapat bahwa telah terjadi liberalisasi yang hebat dalam pendidikan di Indonesia. “Liberalisasi pendidikan di Indonesia jauh melebihi negara-negara yang mengaku menganut sistem liberal. Liberalisasi itu akan membuat Anda dicetak sebagai pekerja tanpa Anda peduli apa potensi Anda yang sebenarnya.” Hal serupa juga diungkapkan oleh Presiden KM ITB Tizar Bijaksana. “Kalau di negara lain saat SD, SMP, dan SMA siswa dibangun karakternya untuk menjadi warga negara yang baik sedangkan di Indonesia tidak. Akibatnya? Yang jadi repot mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan ”, tegas beliau.

Peran Mahasiswa dalam Mencerdaskan Bangsa

Berbeda pengambilan sudut pandang dengan Dan Satriana, Uruqul dan Ramadhani lebih menyorot kepada kesalahan konstitusi, khususnya RUU Pendidikan Tinggi (PT). Menurut Ramadhani, RUU PT masih belum bisa menjamin akses yang mudah untuk dapat mengenyam bangku perkuliahan bagi rakyat Indonesia. “Kita masih punya waktu dua bulan lagi untuk mengusahakan dan merekayasa agar RUU PT itu dapat sesuai dengan semangat UUD 1945 sehingga tidak ada lagi dampak negatif yang ditimbulkan pasca pengesahan RUU PT dan undang-undang yang lain,” kata Uruqul.

Melalui diskusi seperti ini KM ITB berharap mahasiswa memiliki peran lebih dalam memantau kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Yang lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan di perguruan tinggi bukan hanya pemerintah tetapi juga mahasiswa. (PERSMA/NELI)

KAJIAN: Pro-Kontra MP3EI bagi Pembangunan Industri Nasional

Apa Kabar Industri Nasional Kita?

Sejak tahun 1967 hingga 2004, perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktur yang sangat signifikan. Peranan sektor industri terhadap PDB meningkat dari 7,3% menjadi 28,1%. Namun sejak 2004 hingga 2009, kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin menunjukkan tren penurunan.Departemen Perindustrian RI melaporkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun dari 28,1% menjadi 27,34%. Tidak hanya itu, sektor industri semakin menunjukkan pertumbuhan minus. Melihat kenyataan ini, banyak pengamat ekonomi mengindikasikan terjadinya “deindustrialisasi”.

Deindustrialisasi salah satunya diawali oleh ACFTA. Dimulai dengan pembebasan 8626 pos tarif perdagangan antara Indonesia, China, dan 5 negara ASEAN lainnya di tahun 2004, kemudian secara bertahap terus dilakukan hingga puncaknya bertambah sebanyak 1696 pos tarif di tahun 2010.

Faktanya, walaupun hanya 26% produk lokal yang secara head to head berhadapan dengan China, di bidang industri kita kalah total. Mungkin sektor jasa dan perdagangan malah diuntungkan oleh ACFTA, tapi sektor produksi, dimana 57% pelaku usaha UMKM bergerak di bidang tersebut, cukup kerepotan. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melaporkan bahwa China menduduki posisi pertama dalam kinerja industri di Asia Timur dan Tenggara, sedangkan Indonesia pada urutan ke-38. Tidak hanya itu, pertumbuhan nilai ekspor dan impor Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat 11,50% berbanding 24,47%.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan industri untuk membenahi masalah tersebut. Daya saing industri, penguatan ekspor, dan proteksi non-tarif menjadi halhal yang terpenting.  Permasalahan yang cukup besar salah satunya adalah infrastruktur kita yang belum siap bersaing dengan China.

Adalah suatu angin segar bagi industri nasional ketika muncul kebijakan MP3EI di bulan Mei 2011. Meskipun terkesan terlambat, harapannya buah dari kebijakan ini akan meningkatkan daya saing industri nasional kita ke depannya.

Apa Itu MP3EI?

MP3EI merupakan kepanjangan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI disusun berdasarkan optimisme pemerintah dalam melihat posisi Indonesia di mata internasional. Diharapkan keberadaan masterplan ini mendorong visi Indonesia menjadi 10 negara terbesar dunia di tahun 2025. Mengapa pemerintah begitu yakin? Hal yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi makroekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 6% dan GDP per kapita melebihi $3000/tahun, Indonesia telah menjadi Negara yang diperhitungkan di mata dunia. Dibuktikan pula oleh keberhasilan Indonesia bertahan dari The Second Great Depression pada tahun 2008, salah satu dari sedikit Negara yang tidak terkena dampak signifikan. (Meskipun pemerintah skip dengan fakta industri nasional di atas)

Seperti dicantumkan di dalamnya, MP3EI disusun oleh Menko Ekonomi dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari lembaga Negara lainnya (Bapenas, Komite Ekonomi Nasional, dll) maupun pihak swasta (Kadin, UMKM, dll).  Tujuannya adalah terbentuknya integrasi pembangunan, agar masterplan ini tidak tumpang tindih dengan masterplan-masterplan lain yang telah ada.

Secara umum, strategi utama dalam MP3EI ini antara lain

  1. Penguatan Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu pemetaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di 6 koridor  (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali-NT)
  2. Penguatan konektivitas nasioal, visi yang diusung adalah Locally Integrated Globally Connected. Bagaimana agar menghubungkan pusat-pusat ekonomi maupun daerah terpencil agar terjadi value chain yang efektif di Indonesia.
  3. Penguatan SDM dan IPEK nasional

Ada 8 sektor utama yang diprioritaskan, termasuk di antaranya sektor industri.

Kritik Atas MP3EI

  • Keberadaan MP3EI menambah deretan panjang konsep/masterplan/blueprint/granddesign pembangunan nasional yang miskin realisasi. Apa kabar rencana aksi pembangunan? Apa kabar blueprint Energy Mix 2025? Prinsip organisasi menjelaskan, dalam konsep POAC (Plan-Organize-Action-Control), 2 tahap awal adalah tahapan termudah. Action dan Control-lah yang menjadi indikator keberhasilan suatu rencana organisasi. Bagaimana pula dengan kontinuitasnya? Seperti diungkapkan oleh Anggito Abimanyu dalam artikelnya,

Kita menjadi ingat cita-cita luhur ini (MP3EI) mirip seperti upaya mantan presiden Habibie di masa lalu, tetapi kandas ketika ganti pemerintahan. Bukan itu saja, megaproyeknya diobrak-abrik dan hingga kini IPTN, Pindad, PAL menjadi beban negara dan ribuan para tenaga ahlinya bersebaran bekerja di luar Indonesia. Sungguh suatu pemborosan investasi yang sia-sia. Kita tentu tidak ingin proyek MP3EI seperti nasib megaproyek Habibie.

  • Momentum perumusan MP3EI juga menjadi pertanyaan. Mengapa harus tahun ini? Jika boleh memberi hipotesis, MP3EI ini terlihat seperti bentuk reaktif atas deindustrialisasi yang terjadi dan “kekalahan” Indonesia menghadapi China dalam ACFTA. ACFTA merupakan kebijakan yang terburu-buru dan tidak diimbangi dengan persiapan yang matang. Haruskah menunggu industri kita terpuruk baru kita membenahinya? Terlambat. Berkaca pada China, jauh-jauh hari sebelum dibukanya keran perdagangan ACFTA, China telah melakukan persiapan yang serius untuk meningkatkan daya saing produk dalam negerinya. Haruskah kita terus reaktif seperti ini?
  • Mengenai contentMP3EI sendiri, ada beberapa pertanyaan yang cukup mengganjal:

1. Kebijakan yang Tumpang Tindih

Walaupun secara eksplisit diterangkan bahwa MP3EI melibatkan semua komponen pemerintah, ternyata setelah disahkan MP3EI mendapat kendala justru dari regulasi itu sendiri, di antaranya dengan RTRW daerah, UU Pengadaan lahan, dan program kementrian PU dan daerah.

Untuk rencana jangka panjang kita telah memiliki RPJP tahun 2005 yang diharapkan dapat mengganti peran GBHN. Sementara penjabarannya dijelaskan oleh RPJM 5 tahunan yang diperbarui di tahun 2010. Jadi, sebenarnya, kemana MP3EI mengacu? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, peluncuran MP3EI tidak dimaksudkan untuk mengganti rencana pembangunan yang telah ada, tetapi akan berintegrasi dengan dokumen yang ada.Jadi apakah MP3EI menyesuaikan dengan RPJM atau sebaliknya?

2. Minim Peran Industri Domestik Terutama UMKM

Pemegang saham terbesar ekonomi suatu Negara adalah pelaku ekonomi domestic, utamanya UMKM (99,9%). Permasalahannya, MP3EI tidak berpihak kepada pelaku ini dan malah memberikan fasilitas yang besar kepada investasi asing. Dalm MP3EI, fokus pembangunan infrastruktur berorientasi kepada sektor besar, BUMN, BUMD dan swasta besar.  Lantas mau dikemanakan UMKM?

Masih banyak kritik atas content MP3EI. Di antaranya mengenai kebijakan pro-liberalisasi (peluang investasi asing yang begitu lebar. Kebutuhan dana MP3EI ini mencapai 4000 T sampai tahun 2004, darimana kita mendapatkannya kalau bukan dari pihak swasta?), kesenjangan pembangunan di Indonesia Barat dan Timur (masih dominan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan), dan  target tahapan peningkatan PDB yang terlalu muluk-muluk.

Bagaimana pun, bukan maksud penulis mengajak kita semua dengan biner memutuskan, MP3EI ini betul atau salah, tepat atau gagal. Masterplan ini tentu didasari dengan itikad baik para pemangku kebijakan untu memajukan Indonesia, salah satunya pada sektor industri nasional.

Peran check dan control, mengawasi dan melakukan kontrol, bukan hanya ada pada wakil rakyat di parlemen saja, melainkan pada masyarakat umum, utamanya pada masyarakat intelektual.

Semoga diskusi ini dapat member pencerahan pada kita semua untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Karena ada hak negeri yang melekat dalam setiap diri kita. Untuk Tuhan, bangsa, dan almamater. (Sumber: KASTRAT)

KAJIAN: UU Migas Yang Belum Menjawab Kebutuhan Bangsa

Landasan tata kelola migas

​Sektor migas sebagai sektor yang merupakan sumber pendapatan negara yang sangat dominan serta sebagai sektor pemenuhan kebutuhan r akyat akan energi, menjadi sektor yang sangat penting karena sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan energi nasional. Dilihat dari pentingnya sektor ini dan mengingat bahwa sektor migas adalah sektor yang padat modal, padat resiko, padat teknologi, maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik, serta berbagai kebijakan yang mendukung sektor migas agar benar-benar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan amanat dalam pasal 33 UUD 1945

​Dalam perkembangan pengelolaannya, sebelum tahun 2001 tata kelola migas diatur oleh UU No.8 Tahun 1971, di mana saat itu PERTAMINA menjadi Integrated State Oil Company, sebagai satu-satunya perusahan negara yang berusaha melaksanakan pengusahaan migas mencakup eksplorasi,eksploitasi,pemurnian dan pengolahan, pengangkutan,serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Selain itu Pertamina juga bertugas menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Akan tetapi, mengingat sektor migas merupakan sektor yang padat modal (capital intensive) dan beresiko tinggi (high risk), juga memerlukan teknologi yang tinggi sehingga perlu bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama Production Sharing Contract (PSC), tetapi pihak lain yang dimaksud hanya berperan sebagai kontraktor yang memperoleh bagi hasil dengan persentasi tertentu. Sistem tersebut banyak ditiru negara-negara lain dan dianggap sistem yang melindungi kebutuhan energi nasional, salah satunya Malaysia dengan PETRONAS-nya.

​UU No.8 Tahun 1971 tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, sistem monopoli Pertamina yang diatur dalam UU tersebut dinilai sangat rentan korupsi, sehingga membuat Pertamina tidak berkembang. Di tahun 2001, UU No.8 Tahun 1971 akhrinya diganti dengan UU No.22 Tahun 2001, dalam proses penggantian UU ini dianggap terdapat campur tangan IMF yang bersedia mengucurkan dana asalkan Indonesia menjalankan agenda reformasi ekonomi, diantaranya reformasi sektor energi , lebih khusus lagi reformasi harga energi dan reformasi lembaga pengelola energi, dengan disahkannya UU ini sistem monopoli dari Pertamina dihapus, berganti dengan sistem yang lebih liberal di mana Pertamina dan sektor swasta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemain di sektor migas (Pasal 9 UU No.22 Tahun 2001). Dalam UU No.22 Tahun 2001 juga memunculkan adanya badan pengatur baru pengganti Badan Pengawasan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) yang dulu berada di dalam Pertamina, badan pengatur di sektor hulu disebut BP Migas (Pasal 41 ayat 2 UU No.22 Tahun 2001) dan disektor hilir disebut BPH Migas (Pasal 8 ayat 4 UU No.22 Tahun 2001 dan Pasal 46 UU No.22 Tahun 2001). BP dan BPH Migas sama sekali tidak terkait dengan Pertamina, posisi tata kelembagaannya BP dan BPH Migas dibawahi KESDM, namun bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kondisi sektor migas Indonesia

​Sebelum membahas lebih jauh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh UU yang berlaku di sektor migas, marilah kita mencoba memahami kondisi sektor migas di Indonesia saat ini khususnya kondisi di bagian produksi dan cadangan migas yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan bangsa ini dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

​Menurut data KESDM, produksi minyak di Indonesia terus mengalami penurunan alamiah ± 12% per tahun. Sementara itu, pada data BP Migas, cadangan proven (cadangan terbukti yang jumlahnya memiliki kepastian tinggi) mengalami penurunan dari tahun 2001 sebesar 1,8%/tahun. Di data dari CPEES, konsumsi minyak di Indonesia terus menanjak, namun sayangnya produksi minyak terus menurun, sehingga membuat Indonesia menjadi negara pengimpor minyak.

Dari data-data yang telah dipaparkan dapat terlihat bahwa Indonesia belumlah cukup mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya akan energi, jika hanya tergantung dengan kilang-kilang minyak tua yang sudah ada. Namun sayangnya minat eksplorasi sumur baru yang dilanjutkan dengan mengeksploitasi sumur baru tersebut masih sangat minim. Minimnya minat eksplorasi ini dapat dilihat dari sedikitnya minat investasi di sektor migas Indonesia.

Pada data Global Petroleum Survey 2010, terlihat bahwa iklim investasi di Indonesia masih buruk dibanding negara lainnya, bahkan negara ASEAN lainnya. Buruknya iklim investasi ini menurut pakar migas, Kurtubi, karena adanya kesalahan dalam landasan tata kelola migas yang diterapkan saat ini.

​Kondisi yang terjadi dengan produksi dan cadangan minyak, berbeda dengan kondisi produksi dan cadangan gas. Berdasarkan data KESDM, produksi gas di Indonesia terus menanjak dan cadangan gas yang ada masih dapat diandalkan. Namun, sayangnya kebutuhan rakyat akan gas di Indonesia tidaklah setinggi kebutuhan rakyat akan minyak bumi.

Sudahkah UU Migas menjawab masalah bangsa?

​Sudah 10 tahun sejak UU No.22 Tahun 2001 diberlakukan, UU No.22 Tahun 2001 memang dianggap mempunyai dampak positif,diantaranya rakyat selaku konsumen memiliki pilihan BBM lain yang lebih berkualitas dan berstandar internasional, menciptakan iklim persaingan yang tinggi sehingga Pertamina bertransformasi ke arah yang lebih baik, diantaranya dengan pembuatan SPBU Pasti PAS dan pengoptimalan produksi migas di sumur-sumur yang dipegang Pertamina, selain itu semenjak UU No.22 Tahun 2001 diberlakukan muncul aturan yang mengharuskan adanya konsultasi antara pusat dengan daerah, sehingga adanya transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, juga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pendapatan daerah dengan cara pelibatan BUMD dalam suatu proyek kilang migas di daerah tersebut.

​Diantara dampak postif yang telah disebutkan, tidak sedikit pula dampak negatif dari diberlakukannya UU No.22 Tahun 2001, diantaranya adalah menurunnya minat investasi di sektor migas dikarenakan semakin panjangnya alur prosedur bagi perusahaan yang akan berinvestasi, jelas hal ini membuat cadangan migas yang masih terpendam tidak bisa dimanfaatkan karena belum adanya pihak yang bersedia melakukan eksplorasi dan eksploitasi.Efek akan bertambah panjang karena saat ini produksi minyak hanya mengandalkan sumur-sumur tua, maka bisa dipastikan produksi akan terus menurun, jika tidak segera dibuka ladang-ladang baru. Liberalisasi sektor migas juga dianggap sebagai suatu masalah, jika landasan hukum migas tidak bisa mengontrol sistem migas yang sudah lebih liberal ini, maka ketahanan energi dan ekonomi di Indonesia akan sangat sulit diwujudkan. Mungkin masih banyak dampak-dampak lain dari adanya UU No.22 Tahun 2001 jika kita mencari di media lainnya. Namun dari dampak yang sudah dipaparkan jelas tergambarkan UU No.22 Tahun 2001belum bisa menjawab kebutuhan bangsa Indonesia.

​Menanggapi berbagai permasalahan di sektor migas, DPR mengambil kebijakan untuk membahas pembentukan UU Migas yang baru. RUU tentang perubahan UU No.22 Tahun 2001 sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011. Namun sampai saat ini belum ada draft RUU migas yang dikeluarkan, memang tidak dapat dipungkiri adanya tarik ulur kepentingan dalam proses pembuatan UU Migas yang baru, tetapi permasalahan sektor migas di Indonesia butuh jawaban segera, dan jawaban itu diharapkan ada dalam UU Migas yang sedang dibahas oleh DPR. Selain itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dalam menjalankan UU Migas yang berlaku, karena sektor migas tidak akan bertambah baik, jika landasan hukumnya hanya dijadikan sebuah wacana, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. (KASTRAT)

RUU PT: Inkonstitusional(isasi) Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya Komisi X saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Panitia Kerja (Panja) RUU PT menargetkan undang-undang ini disahkan pada Desember 2011. Sehingga dengan berlakunya RUU ini, kekosongan payung hukum bagi pengelolaan pendidikan tinggi pasca dibatalkannya UU Nomor 9 Tahun 2009 (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010 dapat tertutupi. Saat ini, pembahasan RUU PT sudah dilakukan sampai pada pasal per pasal. Panja RUU PT juga sudah mengundang beberapa stakeholder untuk rapat dengar pendapat dan menerima masukan-masukan, termasuk dari kalangan mahasiswa. Hasil pembahasan paling baru yang dipublikasikan adalah RUU PT versi 27 September 2011. Banyak kalangan menilai RUU PT ini akan menyerupai UU BHP, yaitu adanya usaha meliberalisasi pendidikan tinggi.

Kita dapat belajar dari pengalaman pembatalan UU BHP oleh MK tahun 2010 lalu, dimana banyak pasal-pasal dalam undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional. Rujukan masyarakat yang memohon uji materi jelas, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal dalam UUD 1945. Sehingga, pasal-pasal yang bermasalah dalam UU BHP ini terkait dengan tanggung jawab pendanaan pendidikan, diskriminasi pendidikan, dan komersialisasi.

Namun, jika kita membaca RUU PT ini, harapan akan terwujudnya pengelolaan pendidikan yang benar-benar memenuhi hak-hak rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 akan sirna. Hal ini dikarenakan banyak pasal-pasal dalam RUU PT yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Melihat hal ini, kita sah-sah saja mengambil salah satu atau lebih dari tiga hipotesis berikut. Pertama, wakil kita di parlemen terutama Panja RUU PT tidak belajar dari kesalahan UU BHP. Kedua, terjadi delegitimasi wakil rakyat di parlemen, sehingga apa yang disuarakan dan diharapkan oleh rakyatnya tidak difasilitasi. Ketiga, adanya inkonstitusionalisasi pengelolaan pendidikan tinggi.

Rasanya tidak mungkin jika wakil rakyat yang terhormat di parlemen tidak belajar dari kesalahan pada UU BHP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sangat mudah menemukan dokumen Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 ini, bahkan di internet sekalipun. Sementara mengenai delegitimasi wakil rakyat, hal ini masih bisa diperdebatkan. Pasalnya, Panja RUU PT ataupun beberapa fraksi dalam Komisi X sudah sering mengundang stakeholder dalam pendidikan tinggi, seperti pemerintah, rektor, mahasiswa, dan elemen lainnya untuk dimintai aspirasinya. Hipotesis yang paling kuat adalah inkonstitusionalisasi pengelolaan pendidikan tinggi. Saya memaknai sebutan inkonstitusionalisasi sebagai proses yang sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Aspek Inkonstitusional

Masalah fundamental yang ada pada RUU PT ini terkait pada beberapa aspek. Pertama, aspek pendanaan. Kedua, aspek diskriminasi. Ketiga, aspek peran pemerintah. Ketiga aspek ini adalah aspek ideologis dan sudah tertuang dalam bentuk pasal. Tidak hanya itu, pasal-pasal yang bermasalah ini banyak yang mirip dengan UU BHP. Sehingga mungkin wajar ketika banyak kalangan menilai semangat RUU PT sama dengan UU BHP.

Dalam aspek pendanaan dan peran pemerintah, kita dapat melihat pada bagian mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Tertulis bahwa kewajiban mahasiswa salah satunya adalah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kalimat ini, jika kita amati, menjadi celah awal bagi legalnya pembebanan tanggung jawab pendanaan pemerintah kepada masyarakat. Karena hal ini bersifat wajib, seakan-akan tanggung jawab pemerintah sama dengan masyarakat. Padahal, kita mengetahui bahwa dalam cita-cita bangsa yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, dijabarkan dengan tegas bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara dalam hal ini merujuk kepada pengelola negara, yaitu pihak eksekutif, legislative, bahkan yudikatif. Seharusnya, bagian ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak wajib menanggung biaya pendidikan, namun dapat menanggungnya, jika berkenan. Konsep awalnya adalah “tidak menanggung”, kecuali yang “berkenan”.

Serupa, pada bagian pendanaan dan pembiayaan, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal ini lebih fatal. Hal ini jelas-jelas membebankan tanggung jawab pendanaan yang seharusnya pada pemerintah sebagai pengelola negara, menjadi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibebankan kepada pemerintah sebagai eksekutor institusi negara, sekaligus menyalahi Pasal 31 (3) UUD 1945. Frase pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan berarti bahwa biar bagaimanapun, pemerintahlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas usaha untuk menyelenggarakan pendidikan, sekalipun dana yang ada terbatas. Bagian bermasalah ini juga ada pada bagian lain, seperti kewajiban mahasiswa menanggung paling banyak sepertiga biaya operasional pendidikan tinggi.

Inkonstitusionalisasi pengelolaan pendidikan tinggi pada RUU PT juga berkaitan pada aspek yang diskriminatif. UUD 1945 Pasal 29I (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Walaupun pada bagian awal RUU PT ini dijelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, nyatanya masih ada bagian yang mengandung semangat diskriminatif.

Bagian yang mengandung diskriminasi terutama yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan juga pendanaan. Dalam RUU ini, setiap PTN diwajibkan menyiapkan kuota minimal 20% bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik tinggi untuk kuliah di PTN tersebut. Kalimat ini juga diulangi pada bagian pembiayaan dan pengalokasian. Tentunya hal ini jelas menjadi diskriminasi. Hal ini dikarenakan ada segmen calon mahasiswa yang tidak bisa mengakses PTN, yaitu segmen calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga potensi akademiknya biasa-biasa saja. Hal ini harusnya menjadi perhatian para wakil rakyat kita, karena jumlah dari segmen ini sangat banyak. Hal yang perlu ditekankan adalah apabila calon mahasiswa dapat lulus seleksi masuk PTN, dan ia diterima, maka ia dikatakan layak, meskipun belum tentu mempunyai potensi akademik tinggi. Apalagi jika ia tidak mampu secara ekonomi, sehingga masuk ke dalam skema ini.

Hal yang juga perlu ditekankan adalah usaha PTN untuk memenuhi amanat ini. Beberapa pengalaman PTN adalah bahwa dari calon mahasiswa yang mendaftar untuk selanjutnya mengikuti proses seleksi saja sudah terseleksi secara psikologis, sehingga calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi sudah “takut” sejak awal untuk mendaftar PTN, terutama PTN ternama. Sehingga hal ini berakibat pada sedikitnya mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi yang mengenyam kuliah di PTN. Perlu dilakukan usaha lebih dari pemerintah dan pihak PTN untuk “memaksa” agar kuota minimal ini terpenuhi. Pemerintah dan PTN harus proaktif dan “menjemput bola”, meyakinkan agar tidak ada diskriminasi ekonomi dalam PTN. Sehingga calon mahasiswa yang memang tidak mampu secara ekonomi berani untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti proses seleksi PTN tersebut, apalagi PTN yang favorit.

Hak Dasar Rakyat

Pengelola negara ini (pemerintah dan wakil rakyat) harusnya sadar bahwa konstitusi meletakkan pendidikan sebagai salah satu dari sekian banyak hak dasar rakyat yang mutlak harus diwujudkan. Penanggung jawab perwujudan ini jelas, yaitu institusi negara yang diwakili oleh wakil rakyat dan pemerintah. Miris ketika sejak pembahasan undang-undang saja sudah tidak sesuai amanat konstitusi, yang berarti mengkhianati hak-hak dasar rakyat. Sehingga mungkin wajar jika rakyat skeptis terhadap pengelola negara ini, karena hak-hak rakyat terabaikan.

Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 benar-benar menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat Indonesia. Pasal 33 (1) menjadi justifikasi kuat hal ini karena di sana ada frase “setiap”. Sehingga jika ada satu orang rakyat sekalipun, yang tidak dapat mengakses pendidikan karena kebijakan para pengelola negara ini, maka negara kita adalah negara gagal. Gagal dalam menunaikan hak rakyatnya.

Khusus untuk pendidikan tinggi, Pasal 33 (3) UUD 1945 menjadi justifikasi yang kuat bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Tidak ada kata-kata yang menjadi justifikasi agar masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kecuali jika hal itu dianggap peran ataupun “bantuan” dari masyarakat, namun bukan merupakan tanggung jawab yang berarti kewajiban. Pemerintah jelas harus menjadi pihak yang berusaha, dan bukan beban “bersama” antara pemerintah dan masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 33 (4) UUD 1945, yang selama ini menjadi sorotan publik, yaitu terkait standar minimal 20% APBN dan APBD untuk dialokasikan pada sektor pendidikan. Hal yang perlu ditekankan adalah bukan pada standar minimal 20%, namun pada frase untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga, parameter keberhasilan pengelola negara ini dalam melaksanakan pasal ini adalah bukan pada aspek kuantitatif 20% tersebut, namun pada aspek kualitatif “memenuhi kebutuhan”. Tidak boleh ada pembenaran bahwa dengan mengalokasikan lebih dari 20% APBN dan APBD, lantas pemerintah melepas tanggung jawabnya. Justru yang benar adalah semua kebutuhan penyelanggaraan pendidikan terpenuhi, dari APBN dan APBD kita.

Sebagai kesimpulan, kita harus sama-sama sadar akan hak tiap elemen dalam keberjalanan negara ini. Masyarakat haruslah sadar akan haknya dan berani menuntut pemenuhan haknya kepada elemen lain yang secara legal harus memenuhi hak masyarakat. Begitupun masyarakat, harus juga memenuhi hak-hak pemerintah, yaitu yang sesuai dengan konstitusi kita. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi hak-hak yang terabaikan dalam setiap elemen bangsa. (EKSTERNAL/Dhani)