SISTEM DEMOKRASI CAMPURAN PARLEMENTER DGN PRESIDENSIAL

Sistem PARLEMENTER, ciri utamanya adalah:
1.Perdana Menteri diangkat oleh Parlemen, artinya legitimasi pemerintahan
datangnya dari parlemen,
2.Program yang ditawarkan (dijual) dalam pemilu adalah program partai,
3.Program Pemerintah adalah program partai pemenang pemilu,
4.Dalam Pemilu rakyat memilih partai (Beberapa negara yang dipilih gambar Calon Anggota DPR, tapi yang dijual oleh calon anggota DPR tetap yaitu program partai),

Maka Ketua Partai otomatis calon Perdana Menteri, Karena yang dipercaya rakyat adalah partai, maka partai lah yang membentuk kabinet (pemerintahan), Sehingga disana dikenal istilah partai pemerintah, dan partai yang tidak duduk dalam pemerintah disebut partai oposisi, Perdana Menteri setiap saat bisa jatuh karena alasan politik, yaitu ketika dukungan di parlemen tidak lagi mayoritas. Untuk terwujudnya “Chek and Balance” maka anggota DPR pun setiap saat juga bisa dicopot ditengah jalan dengan alasan politik. Kewenang partai dalam mencopot anggota karena dalam pemilu yang dipercaya (yang dicoblos) oleh rakyat adalah partai,

DPR adalah wakil partai maka dalam DPR ada lembaga Fraksi, Posisi Partai kuat, karena ia membuat program, menyusun kabinet dan memilih pejabat –pejabat politis lainnya,
Pemerintah dibentuk setelah pemilu DPR. Bila di parlemen tidak mayoritas tunggal (50% + 1), maka partai pemenang terbesar berkoalisi dengan partai lain, maka kabinet yang dibentuk
disebut kabinet koalisi.

Sistem PRESIDENSIAL, ciri utamanya:

Rakyat langsung memilih presiden artinya legitimasi presiden (Pemerintah) langsung dari Rakyat, Program yang dijual dalam pemilu bukan program partai, tapi program sang Capres,
Program pemerintah adalah program Capres pemenang pemilu yang ditawarkan
saat kampanye,
Dalam menjalankan pemerintahan, presiden tidak tergantung dari besar
kecilnya dukungan DPR, karena legitimasi presiden bukan dari DPR, tapi langsung dari rakyat.
Bila Presiden tergangu oleh DPR maka Presiden punya Hak veto terhadap keputusan DPR (Disanalah maka dalam sistem presidensial Pemerintah tidak terlibat dalam membuat UU) dan Presiden juga punya hak bertanya langsung kepada rakyat (referendum) ,

Presiden dipilih oleh rakyat untuk untuk jangka waktu tertentu (di
Indonesia 5 tahun) maka Presiden tidak bisa dicopot ditengah jalan
karena alasan politik. Begitu pula untuk anggota DPR, karena dipilih
langsung oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu (di Indonesia 5 tahun) maka anggota DPR tidak boleh dicopot oleh partai, maka disana lahir kondisi “Chek and Balance” yang statis.


Dengan kata lain, karena rakyat dalam pemilu nyoblosnya gambar orang bukan gambar partai, maka partai tidak punya hak untuk mencopot anggota DPR ditengah jalan karena alasan
politik,
DPR adalah wakil rakyat, maka di DPR tidak dikenal lembaga Fraksi,

Tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan mencari figure yang laku
jual dalam pemilu,
Tidak ada dalam sistem Presidensial ketua partai jadi calon Presiden,
Diseluruh dunia tidak ada dalam sistem Presidensial Presiden dan Wakil
Presiden lain Partai, Karena legitimasi datangnya langsung dari rakyat, maka dalam system presidensial mengakomodasikan calon independen.

BAGAIMANA DENGAN INDONESIA……?
Selama Orde Baru kita menggunakan sistem presidensial tapi pemilu nya memilih partai. Tahun 2004 Pemilu sudah langsung artinya rakyat langsung mencoblos tanda gambar Calon Presiden, tapi presiden bisa dicopot ditengah jalan karena alasan politik. Padahal rakyat memilih presiden untuk jangka waktu 5 tahun. Sistem yang kita pakai adalah presidensial tapi mengenal lembaga impeach politik. Anggota DPR bisa dicopot ditengah jalan dengan alasan politik oleh partai, padahal rakyat dalam pemilu tidak pernah berhubungan dengan partai, karena yang diilih rakyat adalah orang dengan cara mencoblos gambar calon anggota DPR, sama sekali bukan partai,

Pemilu 2004 dilaksanakan secara langsung, artinya legitimasi presiden datangnya langsung dari rakyat, tapi kabinet yang dibentuk koalisi, DPR bukan wakil rakyat tetapi wakil partai dan di DPR ada lembaga Fraksi (sehingga presiden terpaksa menghitung jumlah dukungan di DPR),

Ada lembaga “Fit and Proper Test” oleh DPR, padahal rakyat tidak pernah memberi kuasa kepada partai untuk tugas-tugas tersebut. (Hal ini terjadi karena amandemen UUD-45 tidak mengubah paradigma sistem kenegaraan, artinya sistem kenegaraan hasil amandemen UUD-45 adalah turunan dari sistem Orde Baru)

Catatan!!!!

• Untuk perubahan UUD-45, sesungguhnya oleh Bung Karno tanggal 18 Agustus 1845 sudah diingatkan bahwa UUD -45 adalah UUD kilat, UUD darurat. Bahkan Bung Karno berpesan agar kelak kalau negara sudah dalam keadaan tenteram anggota MPR akan dipanggil untuk merumuskan UUD yang baru. Hal ini tidak bisa lepas dari proses penyusunan batang tubuh UUD-45 yang hanya disusun 1 hari dan didominasi oleh Moh Yamin dan Supomo, sebagai tokoh yang paham hukum ketatanegaraan.

• Masing-masing sistem demokrasi mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan ketika dicampur adukkan begitu saja maka keduanya justru saling mereduksi kelebihan masing-masing dan bahkan saling menegasikannya. Kelebihan sistem Presidensial pada kuatnya stabilitas politik, hal ini terwujud karena Presiden dan anggota DPR sama-sama tidak bisa dicopot ditengah jalan. Ketika sistem yang dirancang membenarkan Presiden bisa di “impeach” (politik) dan juga bisa dicopot ditengah jalan dengan alasan politik, begitu pula untuk anggota DPR bisa di PAW (Pergantian Antar Waktu) ditengah jalan dengan alasan politik (yang hanya lazim terjadi dalam sistem parlementer) , maka sistem kenegaraan kita menjadi begitu rentan, karena posisi Presiden yang notabene Kepala Negara Negara setiap saat bisa digoyang. Berbeda dengan sistem parlementer yang menempatkan posisi Kepala Negara terpisah dengan Kepala Pemerintahan, maka biarpun terjadi instabilitas ditingkat pemerintahan, tidak berarti membahayakan stabilitas apalagi eksistensi negara, karena masih ada Kepala Negara yang biasanya dijabat oleh Raja.

• Belum lagi intervensi legislatif (DPR) terhadap eksekutif yang mestinya hanya terjadi pada sistem parlementer, sehingga membuat peran eksekutif menjadi mandul karna banyak direcoki oleh DPR.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Share Your Tought!

Email kamu enggak bakal di publish, share apalagi kami jual. Fields yang wajib ditandai pake *