FORMAS CARE ’11: Berbagi Cerita Mengenai Adik-adik Maba

Pada hari Jumat (11/8) yang lalu, diadakan Forum Massa (Formas) Care ’11 yang diselenggarakan oleh Kementerian Advokasi Kebijakan Kampus KM ITB. Forum ini ditujukan bagi seluruh massa kampus dan dihadiri oleh pembicara Tizar Bijaksana (Ketua Kabinet KM ITB) dan Devita Permanasari (Menteri Advokasi Kebijakan Kampus).

Diketahui bahwa mulai tahun ajaran 2011/2012, ITB memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru. Perubahan sistem ini dilatarbelakangi oleh adanya keputusan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia pada November 2010 lalu. Keputusan berupa seleksi calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri (PTN) harus dalam bentuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dibandingkan dengan sistem ITB sebelumnya, keputusan ini menghilangkan beberapa opsi penerimaan mahasiswa baru lainnya seperti Ujian Saringan Mandiri (USM). Maka dari itu, ITB menyediakan jalur undangan dan jalur ujian tulis atau/dan keterampilan yang harus dijalani peserta seleksi setelah SNMPTN.

Selain perubahan sistem tersebut, ITB menentukan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar di Muka (BPPM) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per Semester (BPPS) yang perlu ditanggung tiap mahasiswa baru. Tentunya, sistem serta jumlah nominal BPPM dan BPPS untuk mahasiswa 2011 berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa ITB yang sudah ada sebelumnya.

Namun hal tersebut diringankan dengan adanya persiapan subsidi 100% untuk minimum 20% dari jumlah mahasiswa yang diterima (lebih dari 600 mahasiswa baru). Beasiswa yang diberikan berupa Bidik Misi, Beasiswa Pemprov Jabar, Beasiswa ITB serta subsidi yang berasal dari BPPM mahasiswa lainnya. Tentu saja, untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa perlu mengajukan permohonan subsidi/beasiswa ke ITB.

Akhir-akhir ini, kampus diributkan dengan masalah adanya mahasiswa baru yang tidak mendapatkan beasiswa Bidik Misi, meskipun telah mengajukan diri. Hal ini dikarenakan beasiswa Bidik Misi hanya tersedia untuk kuota 450 orang sedangkan pendaftar Bidik Misi menembus 700 orang.  Akibatnya, beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar Bidik Misi terpaksa harus mencari dana sendiri untuk kuliah, bahkan beberapa terancam digusur dari asrama ITB pada lebaran nanti.

Untuk menanggulangi hal ini, ITB sedang mempersiapkan peluang-peluang beasiswa lain seperti beasiswa dari BIUS dan beberapa industri. Selain itu, ada juga kemungkinan diadakannya Bidik Misi tahap II dengan jumlah maksimum peserta 50% dari Bidik Misi I (sekitar 200 orang). Terlihat bahwa ITB pun sedang mempersiapkan kemungkinan lebih besar untuk mahasiswa-mahasiswanya yang kurang mampu.

Pada forum tersebut, berbagai lembaga menyuarakan pendapatnya masing-masing mengenai apa yang dapat dilakukan. KMKL bercerita bahwa himpunan tersebut memiliki adik asuh 2011 yang juga gagal mendapat beasiswa Bidik Misi. Namun tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, namanya terdaftar sebagai penerima beasiswa Pemprov Jabar. Sama juga dengan cerita HME, di mana ada mahasiswa 2011 yang daftar BIUS namun dapat Bidik Misi sebagai gantinya. Devita mengemukakan bahwa terjadi kekacauan penempatan beasiswa di Lembaga Kemahasiswaan karena semua data pemohon beasiswa tercampur.

Lain cerita dari HMP, yang mengemukakan bahwa banyak mahasiswa baru yang memalsukan datanya karena takut tidak akan diterima di ITB. Menurut Devita, hal ini dikarenakan pandangan sekolah asal yang salah mengenai ITB serta kurangnya sosialisasi dari pihak ITB mengenai sistem penerimaan mahasiswa barunya.

Ada juga cerita dari HMIF yang sudah menyediakan beasiswa untuk adik-adik HMIF 2010 dan berencana akan memperluasnya untuk anggota non-HMIF. Posisi tim beasiswa pun ikut dipertanyakan pada kasus ini. Tim beasiswa ternyata juga belum mendapatkan data mahasiswa 2011 dan baru bisa mendapatkan datanya setelah tanggal 31 Oktober.

Menurut Sunarko (Menteri Kesejahteraan Mahasiswa), mahasiswa 2011 yang tidak mendapatkan beasiswa ini sudah melunasi BPPM, namun terancam keluar asrama karena kesulitan membayar kos-kosan. Maka dari itu, diskusi pun terfokuskan ke mencari tempat tinggal sementara untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut.

Dari diskusi ini, Kabinet memberikan beberapa opsi, yakni pendataan mahasiswa baru yang butuh tempat tinggal harus selesai pada 17 Agustus 2011 dan dana untuk membayar tempat tinggal tersebut terkumpul pada 22 Agustus 2011. Dalam pendataan, lembaga—himpunan maupun unit—dapat ikut membantu. Diharapkan agar contact person dari masing-masing lembaga berkoordinasi dengan Kabinet dalam pengadaan data. (Sumber: Kementerian Advokasi Kebijakan Kampus)

Bidik Misi, Tanya Kenapa?

Setelah ribut-ribut masalah subsidi biaya masuk dan sistem penerimaan mahasiswa baru, sekarang di ITB juga lagi ‘ribut’ masalah Bidik Misi. Apa sih Bidik Misi? Buat yang belum tahu dan ingin tahu, begini ceritanya.

Bidik Misi itu program bantuan dana pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) untuk mahasiswa yang kurang mampu. Tahun ini, ITB dapat jatah 450 orang untuk Bidik Misi sedangkan mahasiswa yang mendaftar sekitar 700-an orang. Dengan jumlah pendaftar sebanyak itu, sudah pasti ada ratusan mahasiswa yang akhirnya ditolak permohonan beasiswanya. Penolakan inilah yang akhirnya menjadi sumber masalah yang sekarang ramai dibicarakan orang-orang kampus.

Dana yang diberikan DIKTI kepada ITB untuk Bidik Misi adalah Rp 6.000.000,- per orang/semester. Kebijakan dari ITB agak sedikit berbeda dengan kampus lain. Di ITB, biaya Bidik Misi ini diprioritaskan untuk biaya hidup mahasiswa di Bandung sebesar Rp 700.000/bulan, sehingga dalam satu semester masih tersisa dana sebesar Rp 1.800.000 yang digunakan ITB untuk biaya pondokan dan pengembangan karakter bagi mahasiswa penerima Bidik Misi. Jadi untuk biaya BPPS dan BPPM yang berjumlah Rp 60.000.000,- tetap akan ditanggung oleh ITB (bukan dari dana Bidik Misi).

Banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa baru tidak mendapatkan beasiswa Bidik Misi. Beberapa kasus disebabkan oleh adanya salah paham dari pihak sekolah asal (SMA). Ada sekolah yang khawatir siswanya tidak diterima di ITB karena masalah ekonomi. Bahkan beberapa sekolah juga ada yang sampai nekat memalsukan data siswanya yang tidak mampu menjadi mampu dan sebaliknya. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan timbulnya banyak masalah di akhir.

Setelah mendengar adanya pengumuman Bidik Misi, Kabinet KM-ITB langsung mendapatkan banyak respon, terutama dari mahasiswa baru yang pengajuan beasiswa Bidik Misinya ditolak. Sejauh ini baru ada data dari 34 orang mahasiswi yang semuanya tinggal di asrama putri ITB Kanayakan. Seluruh mahasiswi ini semakin terdesak karena selain tidak menerima Bidik Misi, mereka juga harus meninggalkan asrama karena akan diisi oleh mahasiswa penerima Bidik Misi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Kemahasiswaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jaji, beliau menyampaikan bahwa mahasiswa yang harus meninggalkan asrama akan diberi waktu hingga lebaran untuk meninggalkan asrama.

Selain itu, Pak Jaji juga mengatakan bahwa penerima Bidik Misi ini sebenarnya belum ada SK dari rektor. Hal ini sengaja dilakukan agar terjadi proses evaluasi dari berbagai pihak segera setelah dikeluarkannya pengumuman calon penerima Bidik Misi. Evaluasi yang diharapkan ialah dengan munculnya nama-nama calon penerima, maka kita dapat saling mengoreksi apakah penerima itu memang benar-benar pantas mendapat Bidik Misi atau tidak. Menurut pengakuan beliau, setelah hampir seminggu pengumuman ini dikeluarkan, sudah ada mahasiswa calon penerima yang mendatangi beliau dan mengaku bahwa ada yang lebih berhak mendapatkan Bidik Misi daripada dirinya. Pak Jaji juga menekankan jika ada calon penerima yang dirasa tidak berhak menerima beasiswa ini, massa kampus dapat langsung menghubungi beliau di kantornya (Basement CC Barat) dan langsung menyebutkan nama calon penerima beasiswa Bidik Misi (yang tidak berhak) untuk nantinya dapat langsung ditinjau ulang pemberian beasiswanya.

Pengumuman Bidik Misi ini juga memunculkan berbagai isu di kampus. Salah satunya adalah “Bagaimana orang yang tidak mendaftar beasiswa Bidik Misi, tapi ternyata bisa mendapat Bidik Misi?”. Menurut Pak Jaji, hal ini terjadi karena ITB memang lebih memprioritaskan masalah ekonomi mahasiswa baru. Jadi, katakanlah ada X yang memiliki ibu dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak memiliki ayah. X ini tidak mendaftar Bidik Misi. Akan tetapi, X mungkin saja mendapat beasiswa Bidik Misi karena memang kondisinya yang tidak mampu.

Ada kabar baik untuk para mahasiswa baru. Kemungkinan besar jumlah beasiswa Bidik Misi akan bertambah paling besar 50% atau sekitar 200 beasiswa lagi. Selain itu, pihak ITB juga sedang mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa dari BIUS. Keduanya masih dalam proses. Mari kita doakan agar dua-duanya berhasil.

Saran dari kami, Kabinet atau siapapun itu sifatnya hanya bisa membantu. Sebenarnya, hal yang paling diperlukan adalah keinginan dan kerja keras dari mahasiswa baru untuk terus menerus follow up kondisinya dengan Pak Jaji. Batu saja dapat berlubang jika ditetesi air terus-menerus. Kami yakin kalian juga pasti bisa! (Sumber: Kementerian Advokasi Kebijakan Kampus/http://advokasikmitb.blogspot.com/)