Sejarah Mahasiswa
Institut Teknologi Bandung
1920-1930
1920
Berdirinya Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandoeng) dikarenakan terputusnya transportasi Hindia Belanda dengan Belanda, menyebabkan tanah kolonial harus dapat menyediakan tenaga ahlinya sendiri. Para studenten saat itu mendirikan Bandoeng Studenten Corpse (BSC) atau Corpus Studiosorum Bandungense (CSB). Mahasiswa pribumi akhirnya mendirikan Indische Studenten Vereniging (ISV), karena merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan.
1931-1940
1940
TH Bandoeng diganti namanya menjadi Institute of Tropical Sciences (ITS).
1941-1950
1940
TH Bandoeng diganti namanya menjadi Institute of Tropical Sciences (ITS).
1944
Jepang mengubah nama Institute of Tropical Sciences (ITS) menjadi Bandung Dogyo Daigaku.
1945
Seiring kemerdekaan Indonesia, Bandung Dogyo Daigaku diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandoeng. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, banyak pula mahasiswa yang menjadi sukarelawan dalam Tentara Pelajar. Dalam keberjalanannya, STT Bandoeng akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta, menjadi STT Yogyakarta yang menjadi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan dekannya, Ir. Rooseno.
1947
Belanda menguasai Bandung, dan mendirikan Nood Universities yang berkembang menjadi Universiteit van Indonesie. Kampus STT Bandoeng dijadikan Faculteit van Technische Wetenschap (Fakultas Ilmu Teknik) dan Faculteit van Exacte Wetenschap (Fakultas Ilmu Pasti). Setelah terjadi gelombang kembalinya beberapa mahasiswa dan staf pengajar Indonesia, berdiri beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Keluarga Mahasiswa Seni Rupa dan Himpunan Mahasiswa Bangunan dan Listrik muncul setahun berikutnya
1951-1960
1957
Terjadi usaha penguatan organisasi kemahasiswaan intra-kampus dengan berdirinya Majelis Mahasiswa Indonesia di Aula Barat Fakultas Teknik UI Bandung.
1959
Perwujudan rencana Presiden Soekarno untuk mengadakan pusat penelitian ilmu alam murni, teknik, dan seni dilaksanakan dengan pemisahan Fakultas Teknik UI Bandung menjadi Institut Teknologi Bandung, pada tanggal 2 Maret
1960
Berdiri Dewan Mahasiswa ITB (DM ITB) dengan Ketua Umum Piet Corputty (Teknik Sipil) dan Udaya Hadibroto (Teknik Pertambangan) sebagai Wakil Ketua Umum. Pekerjaan besar DM ITB yang pertama adalah bagaimana agar ITB tidak dilebur ke dalam Universitas Padjadjaran menjadi Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam UNPAD
1961-1970
1962
Udaya Hadibroto menjadi Ketua Umum DM-ITB. DM-ITB memobilisasi ratusan mahasiswa untuk mengikuti Tri Komando Rakyat (TRIKORA) demi pembebasan Irian Barat.
1964
Konferensi MMI IV di Malino, Sulawesi Selatan, DM UI, ITB dan UNPAD dikeluarkan dari kepengurusan MMI. Munculnya Gerakan 30 September di Jakarta menyebabkan runtuhnya kekuatan mahasiswa sayap kiri di ITB. Ketua Umum DM ITB Rahmat Witoelar bersama Rektor Kolonel Ir. Kuntoadji mendirikan Komite Aksi Pembersihan ITB (KAPI) untuk membersihkan kampus dari unsur-unsur kiri khususnya dosen dan mahasiswa pro-komunis.
1966
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terbentuk di berbagai kota dan kampus. Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yaitu: 1. Bubarkan PKI, 2. Turunkan Harga, 3. Retool Kabinet Dwikora. . Terbunuhnya Arief Rahman Hakim, mahasiswa Kedokteran UI, oleh Cakrabirawa tanggal 24 Februari 1966 memunculkan inisiatif DM ITB dan KAMI Bandung untuk mengirimkan Satuan Tugas berjumlah 200 Mahasiswa ke Jakarta. Dipimpin Muslimin Nasution, Deddy Krishna, Fred Hehuat, Adi Sasono, Arifin Panigoro, dan Rudianto Ramelan. Surat Perintah 11 Maret 1966 mengakhiri aksi Tritura. DM ITB kembali ke Bandung. Pada bulan Oktober 1966, diadakan Musyawarah Kerja pertama untuk memperbaiki organisasi kemahasiswaan ITB. Terbentuk Keluarga Mahasiswa ITB sebagai penyempurnaan Dewan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai badan legislatif yang berisi wakil himpunan mahasiswa jurusan, dan Badan Pertimbangan Mahasiswa (BPM) sebagai perwakilan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI, PMB, GMNI, PMII, dan lain-lain.
1967
DM ITB menggulirkan isu back to campus untuk mengakhiri politisasi kampus sejak zaman Orde Lama. Kampus dikembalikan pada fungsinya sebagai wahana pembelajaran dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi. Wakil-wakil mahasiswa di DPR-GR ditarik dan dikelompokkan dalam partai-partai peserta Pemilu 1971. Menurunnya minat mahasiswa untuk bergabung di organisasi ekstra kampus memunculkan inisiatif empat mahasiswa yaitu Wimar Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja, Bahder Munir, dan Soeparno Satira untuk mendirikan Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) sebagai think-tank kampus. Terbentuk unit-unit kegiatan mahasiswa Olahraga dan Kesenian. Unit-unit Olahraga dikoordinasikan oleh Departemen Olahraga dan Unit-unit Kesenian dikoordinasikan oleh Departemen Kesenian. DM ITB sempat mengadakan event nasional seperti Ganesha Intervasity Games, pertandingan olahraga antar kampus Indonesia. Bahkan event regional seperti Konferensi Mahasiswa Asia Tenggara (ASEAUS).
1971-1980
1977
Saat Pemilu 1977, DM ITB, UI dan IPB mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) di Bogor sebagai parodi politik. Hal ini dipicu oleh pernyataan sikap DPRD Jawa Barat yang menyepakati Soeharto kembali menjadi Presiden RI. Aktivis DPRS seperti Al Hilal Hamdi dan Ramles Manampang Silalahi (DM ITB), Farid Faqih (DM IPB), dan Bram Zakir (DM UI) ditangkap dan ditahan sementara. DM ITB tidak hanya menuntut pemerintah untuk memperhatikan pendidikan, tetapi juga berkontribusi dengan membentuk Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) yang bertugas membantu masyarakat dengan kontribusi berbasis potensi sains dan teknologi mahasiswa ITB. DM ITB juga mendirikan Balai Kesehatan Medika Ganesha, klinik murah untuk mahasiswa dan masyarakat.
1978
DM ITB dipimpin oleh Heri Akhmadi (TA’72), Rizal Ramli (FI’73), dan Indro Tjahjono (AR’73), Keluarga Mahasiswa ITB menyusun Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978. Buku Putih diluncurkan pada aksi mahasiswa ITB, 16 Januari 1978 di lapangan basket dan dihadiri 2000 mahasiswa. Aksi ini diakhiri dengan pernyataan sikap “Tidak Mempercayai dan Tidak Menghendaki Soeharto Kembali Menjadi Presiden RI, KM ITB”. Spanduk bertuliskan pernyataan mahasiswa ini dipasang di depan Gerbang Ganesha. Akibatnya kampus ITB diserbu dua kali, tanggal 20 Januari oleh Kodam Siliwangi, dan tanggal 9 Februari oleh Brigade Lintas Udara 18 Kostrad. Kampus diduduki 6 bulan lamanya, mahasiswa lama diusir, dan hanya mahasiswa angkatan ’78 yang boleh berkuliah di ITB. Tokoh-tokoh mahasiswa ditangkap dan dipenjara 6 bulan. Perubahan kalender akademik dari JanuariDesember menjadi Juni-Juli. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menetapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus untuk meredefinisi peran, fungsi dan posisi kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap. Kampus dan warga kampus dilihat sebagai bagian dari jaringan teknostruktur pembangunan dan harus berpartisipasi dalam pembangunan. Kontrol Sosial Universitas tidak dapat dilakukan karena kampus tidak boleh berpolitik praktis. Untuk berpolitik cukup masuk ke dalam partai politik. Untuk mengendalikan kegiatan kemahasiswaan, maka Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia dibubarkan oleh Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo dan dinyatakan ilegal.
1979
Dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang diketuai Pembantu Rektor Kemahasiswaan. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa, Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan dibimbing dan bertanggung jawab kepada pembimbing unit, Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan, dan Tim Pembimbing Kemahasiswaan Jurusan. Kepengurusan Dewan Mahasiswa terus dijalankan, namun terus diancam dengan skorsing atau Drop Out (DO).
1981-1990
1982
22 Ketua Himpunan dan 44 Ketua Unit Kegiatan menyatakan pembubaran Dewan Mahasiswa. . Terbentuk Forum Komunikasi Himpunan Jurusan (FKHJ) dan Badan Koordinasi Satuan Kegiatan (BKSK) yang tetap mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan terpusat ITB. Kuatnya represifitas birokrasi kampus terhadap kegiatan kemahasiswaan menyebabkan munculnya kelompokkelompok studi.
1989
Pada tanggal 5 Agustus, kedatangan Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini ke kampus ITB untuk memberikan penataran P-4 kepada mahasiswa baru angkatan 1989 disambut dengan demonstrasi pembakaran ban, pelemparan telur kepada Jenderal Rudini, dan usaha pengusiran.
1991-2000
1991
Penjatuhan skorsing kepada Sekjen FKHJ Duddy Sona Lesmana (PL’89) tahun 1991 disambut protes keras dari mahasiswa. Terjadi penjatuhan skors kepada Yos Alfa dan Muhammad Melyana (FT’90) yang menyebabkan aksi pengunduran diri Deny (SI’88) sebagai bentuk protes atas represifitas birokrasi kampus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fuad Hasan mewajibkan berdirinya Senat Mahasiswa Peguruan Tinggi (SMPT) tahun 1990.
1993
Hasil referendum mahasiswa ITB tahun 1993 menghasilkan penolakan SMPT dan menyatakan perlunya pendirian Lembaga Sentral Mahasiswa dari, oleh dan untuk mahasiswa
1996
Kasus kematian Zaki Tiffany Lazuardian (FI’95) tanggal 8 Januari 1996 menyebabkan skorsing kepada Budi (Ketua HIMAFI) dan Ridjal (Ketua PPAM 1995). Skorsing ini ditindaklanjuti dengan pembelaan mahasiswa ITB di lapangan basket. Diketahui bahwa Zaki meninggal akibat menderita paru-paru basah dan tidak pernah melaporkan segala sesuatunya kepada Panitia PPAM. PTUN Jawa Barat memenangkan mahasiswa ITB dan membatalkan skorsing. Namun karena tekanan yang kuat, Budi dan Ridjal mengundurkan diri dari ITB. Pada tanggal 20 Januari 1996, FKHJ dan BKSK ITB mendeklarasikan berdirinya Keluarga Mahasiswa ITB berikut kelengkapannya yaitu Kongres dan Kabinet KM ITB. Pada bulan April 1996, Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, Ir. Indradjati Sidi menggulirkan perlunya pendirian SMPT sebagai organisasi kemahasiswaan terpusat. Atas kepentingan legalitas organisasi, maka mahasiswa dan rektorat mengadakan Forum Balai Pertemuan Ilmiah (Forum BPI) diketuai oleh Haru Suwandharu (BI’93), Ketua Nymphaea. Forum BPI tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Forum TVST diinisiasi juga oleh Pembantu Rektor selanjutnya Ir. Isnuwardianto dan diketuai oleh Vijaya Vitriyasa (MS’94), Kepala Gamais. Forum TVST dibayang-bayangi isu organisasi registrasi dan non-registrasi karena lima himpunan disegel akibat menolak registrasi. KM ITB dan Komite Mahasiswa Unpar mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung pada tahun 1996. Kemudian bersama kampus-kampus Jakarta, KM ITB juga mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabotabek (FKMJ) yang disingkat Forum Kota (Forkot). KM ITB, bersama FKMB, Forkot dan juga Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jabotabek (FKSMJ) mengadakan mimbar bebas di sekretariat PDI, jalan Diponegoro yang berakhir dengan Kerusuhan 27 Juli 1996. Saat itu juga organ-organ ini diberi nama Organisasi Tanpa Bentuk.
1997
Pembantu Rektor III, Ir. Isnuwardianto, berencana memugar Student Center. BKSK dengan ketuanya Agus (dari PSIK) bersedia dengan dengan perjanjian pemugaran dilakukan secara bertahap dari SC Timur ke SC Barat dan kemudian setelah pemugaran selesai unit-unit yang dipindahkan harus di kembalikan ke SC Timur. Namun ternyata setelah pemugaran SC Timur selesai unit-unit yang dipindahkan tidak dikembalikan ke SC dan banyak ruangan SC yang telah berubah dari formatnya yang lama dan dijadikan lahan usaha. Akibat pemindahan ini, BKSK bubar karena UKM berkonsentasi untuk mempertahankan dirinya.
1999
Kabinet dipimpin oleh R. Sigit Adi Prasetyo (IF’95) mengalahkan kandidat yang lain. Kabinet Sigit berkontribusi dalam mengadakan Olimpiade Olahraga dan Seni Budaya I, penerbitan buletin Soul of Campus, serta Public Lecture.
2000
OSKM yang diketuai Alfari Firdaus (TI’96) hanya dihadiri 400 peserta pada hari pertama dan 900 peserta pada hari terakhir. Dikarenakan rektor melarang mahasiswa baru untuk mengikuti OSKM. Pada Februari, Olimpiade KM ITB diadakan pertama kali dengan HMT sebagai juara umum. Sempat terjadi pembakara jas almamater karena adanya sponsor rokok yang dianggap telah menjual kemahasiswaan ITB. Panitia pelaksana Pemilu KM ITB yang diketuai Safari (TK’97 ) gagal, mengakibatkan beberapa kandidat Presiden KM ITB batal mengikuti Pemilu Raya. Akhirnya masa jabatan Kabinet Sigit diperpanjang hingga Maret 2001.
2001-2010
2001
Isu Buloggate dan Bruneigate yang digulirkan kabinet yang memunculkan isu penurunan Gus Dur mengubah dinamika kampus dari mempertanyakan keputusan kongres, memperpanjang masa jabatan Sigit, menjadi isu penggulingan Kabinet Sigit. Pada 10 Maret, Abdillah Prasetya , Ketua HIMAFI dan Krisna, Ketua IMG, mengadakan aksi pendudukan Sekretariat KM ITB. FKHJ bersama beberapa unit seperti PSIK, Veritas dan G-10 menyatakan pembekuan Kongres dan Kabinet, pembentukan Badan Pekerja Musyawarah Kerja (BP Muker) yang diketuai Aan Yuhannis (FI’99). Muker ini menghasilkan: perubahan basis organisasi KM ITB dari jurusan menjadi himpunan, belum berhaknya mahasiswa TPB untuk memilih, dan pembentukan BKSK sebagai sarana aspirasi Unit Kegiatan (BKSK bubar pada tahun 1997 akibat program relokasi Unit ke Gedung Bengkok dan Sunken Court. FKHJ membentuk panitia OSKM 2001 yang diketuai Dinar Maulana (GD’98), Panitia Pelaksana Pemilu Legislatif untuk memilih Senator Himpunan, Badan Pekerja Internal dan Eksternal untuk mengurus masalah advokasi serta gerakan. Kongres 2001-2002 yang dipimpin Deddy Suryadi (PL’97) mengadakan Pemilihan Umum Anggota MWA Wakil Mahasiswa sebagai konsekuensi perubahan status ITB dari PTN menjadi PT-BHMN. Rian Ramadian Nugraha (IF’97) terpilih sebagai Wakil Mahasiswa di MWA. Pemilu Raya Oktober 2001 menghasilkan Akbar Hanif Dawam Abdullah (PN’98) sebagai Presiden Kabinet dan Pemilu ini tercatat sebagai Pemilu dengan kandidat terbanyak. Kabinet Dawam menjabat hanya selama 6 bulan dan menjalankan proses transisi serta konsolidasi KM ITB. Selain itu, pada bulan Desember 2001, BEM Bandung Raya dideklarasikan di Aula Barat ITB.
2002
Alga Indria (DS’98) terpilih menjadi Presiden KM ITB dengan Teguh Prasetya (FT’98) sebagai ketua kongres dan Indria Madyana (FT’98) sebagai wakil mahasiswa di MWA. OSKM 2002 yang diketuai Ahmad Mukhlis Firdaus (KL’99) adalah OSKM pertama yang dilegalkan oleh Rektorat dengan beberapa perubahan seperti peniadaan acara Swasta dan metode kekerasan yang diganti menjadi metode disiplin. Aksi-aksi mahasiswa banyak ditujukan untuk membela rakyat kecil seperti advokasi PKL Ganesha, PKL jalan Mustofa, Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Papandayan. Open House Unit pertama kali diadakan dengan tujuan untuk rekrutmen terbuka untuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
2003
Pada 1-2 Februari KM ITB mengadakan Kongres BEM Nasional untuk merumuskan solusi bagi perbaikan bangsa. Tetapi Kongres ini dibayang-bayangi perpecahan mahasiswa akibat tidak ikut sertanya KM ITB dalam aksi menuntut turunnya Mega-Hamzah. Pemilu Raya 2003 menghasilkan Ahmad Mustofa (TK’99) sebagai Presiden dengan ketua kongres 2003-2004 Indra Sembada (EL’2000), dan Anggota MWA Wakil Mahasiswa adalah Fantri Azhari (MS’99). OSKM 2003 yang bertemakan “Kreativitas Membangun Integrasi” diakhiri dengan insiden pembubaran di acara penutupan. Hal ini diakibatkan dinyanyikannya lagu kampus dengan gaya rock. Tahun ini juga terdapat beberapa aksi mulai dari longmarch Bandung-Jakarta memperingati 5 tahun reformasi, aksi penolakan USM-PMBP yang dianggap sebagai jalan komersialisasi kampus dan juga pembentukan Satuan Tugas Penyikapan Pemilu RI 2004.
2004
Kabinet Tove menggulirkan isu turunnya Mega-Hamzah, menolak RUU Ketenagalistrikan tahun 2003, mengadakan ITB Fair 2004. Satgas Penyikapan Pemilu mengadakan Hearing Calon Presiden RI bekerja sama dengan acara Kupas Tuntas Trans TV, mengadakan Civic Education di Bandung, dan mengajak Partai Politik untuk menandatangani kontrak politik agar para politisi tidak melakukan korupsi. Pada tahun ini juga merupakan tahun pertama ITB Fair diadakan pertama kali dengan tujuan memasyarakatkan teknologi. Pada Oktober, KM ITB menginisasi sebuah acara yaitu ‘Gema Nusa’ (Gerakan Membangun Nurani Bangsa) di lapangan silang Monas dengan menghadirkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Anas Hanafiah (EL’00) terpilih sebagai presiden merangkap anggota MWA wakil mahasiswa. Ketua Kongres 2004-2005 adalah Danny Mukmin Muttaqin (PL’00). Kabinet Anas menggulirkan isu kecurangan Pemilu Presiden 2004, isu pembongkaran Student Centre, dan pengusiran PKL ITB, tidak berhasil dikelola dengan baik dan malah menyebabkan insiden Pembakaran Bendera KM serta jas almamater oleh beberapa anggota Unit Tiang Bendera saat Open House Unit 2004. Desember tahun ini Dr. Anwar Ibrahim berkesempatan untuk mengisi seminar ‘Perkembangan Demokratisasi di Asia’ dan juga ada aksi peduli bencana tsunami Aceh bersama BEM Unpad.
2005
Syaiful Anam (EL’01) terpilih menjadi presiden. Kabinet Anam mulai mengalami isu legalitas kaderisasi, kasus skorsing Timbul Harahap (FI’02) dan Ridwan H. K. (FI’02), Ketua Dewan dan Ketua PPAM HIMAFI akibat kasus PPAM HIMAFI 2004, kasus pembekuan IMG, serta perubahan nama OSKM 2005 menjadi Pengenalan Satuan Akademik dan Kemahasiswaan (PSAK). OSKM 2005 yang diketuai Fitrah Dinata (SI’02) adalah OSKM pertama yang dibayang-bayangi isu legalitas kaderisasi. Pada Mei 2005, terdapat launching gerakan ‘Kampus Cerdas’ untuk mengurangi budaya mencontek di mahasiswa ITB. Sedangkan pada September, Wakil Rektor mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan kaderisasi bagi 2005. Oktober tahun itu juga diisi dengan aksi dari KM ITB yang menggulirkan isu tolak kenaikan BBM.
2006
Lokakarya Kemahasiswaan yang tidak selesai juga menjadi isu yang membayang-bayangi kelanjutan organisasi kemahasiswaan ITB. Terjadi pengulangan proses pemilu pada pemilu raya 2006. Pemilu ini diikuti TPB 2005 sebagai hasil amandemen AD ART KM ITB 2006 dan dimenangkan oleh Dwi Arianto Nugroho (TK’02). Pada Februari, terdapat program Keroyok Kampus yang meramaikan kampus ITB dengan beragam acara seperti Bedah Buku ‘Confessions of an Economic Hitman’, Pekan Baca Tulis, ITB Fair, Pesta Rakyat dan lainnya. Pada November juga sempat ada seminar nasional yang diisi oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie. OSKM 2006 yang diketuai Zamzam Badruzaman (FI’03) adalah OSKM ilegal dan hanya diikuti oleh 136 mahasiswa angkatan 2006. Ancaman DO membayangi Presiden, Ketua OSKM, dan angkatan 2006 yang mengikuti OSKM. Pada hari kedua OSKM tanggal 21 Agustus, KM ITB mengadakan aksi demonstrasi masuk ke kampus dalam menyikapi penutupan kampus dan ancaman DO, aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa ITB. Kongres 2006-2007 yang diketuai Helmi (MT’03) mengadakan Sidang Istimewa untuk mengubah AD ART dengan keputusan penting seperti perubahan status anggota muda kepada TPB sehingga angkatan 2006 tidak dapat memilih di Pemilu dan pembentukan Forum Rumpun Unit untuk mengirimkan Senator Perwakilan Unit. Kongres menolak LPJ Kabinet 2006-2007.
2007
Pemilu Raya 2007 dimenangkan oleh Zulkaida Akbar (FI’03). Kasus yang berkembang pada masa Kabinet Izul adalah kasus parkir, skorsing Presiden KMSR, Ketua Kaderisasi 2006 dan Ketua Angkatan SR’06, dan Draft SK Senat Akademik yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan ITB bertanggung jawab kepada ITB. OSKM 2007 yang diketuai Agung Thaufika (MA’04) berubah nama menjadi PMB 2007 dan akhirnya dilegalkan dengan banyak perubahan konsep dan metode, dengan pertimbangan agar angkatan 2007 dapat berinteraksi dengan seniornya. Terjadi perubahan mendasar dalam metode gerakan pada periode ini, di mana lebih banyak dialog dan seminar daripada mengadakan aksi demonstrasi.
2008
Shana Fatina Sukarsono (TI’04) terpilih menjadi Presiden KM ITB. Pemilu ini memakai sistem pasangan calon Presiden dan calon anggota MWA Wakil Mahasiswa. Wahyu Bagus Yuliantok (PL’04) terpilih menjadi Anggota MWA. Kabinet Shana memulai program kerjanya dengan menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM, mendeklarasikan Rumah Belajar, audiensi dengan Menko Kesra dan Mensesneg terkait kebijakan menaikkan harga BBM, serta KonsolidasI BEM Seluruh Indonesia. Ketua PMB terpilih adalah Aulia Ibrahim Yeru (SR’05) dan nama PMB diubah menjadi Inisiasi Keluarga Mahasiswa (INKM).
2009
Awal 2009 kampus ITB diramaikan dengan Pemilu Raya KM ITB yang prosesnya berjalan lama karena mengalami pengulangan hingga tiga kali, yang pada akhirnya terpilihlah Ridwansyah Yusuf Achmad (PL’05) sebagai Presiden KM ITB, dan Benny Nafariza (EL’05) sebagai MWA wakil mahasiswa. Isu Ambalat dan aksi pencerdasan rakyat Bandung terkait PILPRES 2009 turut menghiasi keberjalanan kabinet Yusuf. Selain itu, KM ITB juga turut mengambil peran dalam pressure politik berkaitan dengan Isu Skandal Century yang mulai mengemuka. Ketua INKM terpilih adalah Ivan Pradhana Harka (IF’06), PRO KM adalah nama yang dipilih Ivan untuk rangkaian acara INKM 2009 dan OHU 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali menjadi Presiden RI periode kedua. Saat pelantikan, 20 Oktober 2009, sebanyak 2 bus mahasiswa ITB berangkat ke Istana untuk bergabung bersama BEM Seluruh Indonesia, melakukan aksi demonstrasi, meskipun salah satu bus sempat dihadang oleh kepolisian dan dilarang ke luar Bandung. Akhir 2009 ditutup dengan Proses Pemilihan Rektor ITB. MWA Wakil Mahasiswa, Kabinet, beserta Kongres mengajukan 8 Tuntutan kepada para calon. Proses pemilihan berakhir dengan terpilihnya Prof. Akhmaloka menjadi Rektor ITB.
2010
Kabinet Yusuf melakukan aksi kembali saat 100 hari pemerintahan SBY. Sekitar 75 orang mahasiswa ITB bergabung dengan 200-an mahasiswa dari BEM UI, melakukan aksi di Bundaran HI. ITB melanjutkan aksi ke istana, sementara UI ke KPK. Masa akhir kabinet Yusuf ditutup dengan ITB Fair, yang menjadi awal dari gerakan community development yang dideklarasikan oleh perwakilan mahasiswa se-Indonesia, di Bandung. Pada tahun ini juga terjadi pembatalan UU BHP yang menjadi cikal bakal liberalisasi pendidikan. Herry Dharmawan (PN’06) sebagai Presiden dan Ikhsan Abdusyakur (EL’06) sebagai MWA WM adalah hasil Pemira KM ITB 2010. Kabinet Herry menginisiasi KM ITB Summit sebagai milestone kemahasiswaan agar seluruh entitas KM ITB dapat sinergis. Kabinet Herry dihadapkan pada persoalan K3L yang dinilai sangat mengusik aktivitas kemahasiswaan dengan aturannya yang ekstra ketat. OSKM 2010 yang diketuai Angga Kusnan Qodafi (BM’07) menghadapi tantangan berat dari Rektorat yang menekan agar nama OSKM diubah, juga terjadi usaha untuk mengintervensi terlalu dalam proses penutupan OSKM, sehingga Kabinet dan Himpunan mengajukan mosi keberatan. Dalam proses persiapan kepanitiaan ini juga terjadi musibah yaitu meninggalnya seorang panitia OSKM Frans Norman Efraim (KL’09). Pagelaran Seni dan Budaya juga digelar pada tahun ini.
2011-2020
2011
Kabinet Herry membawa isu kewirausahaan di ITB menjadi dikenal di Indonesia. Isu ITB 55 Juta dan SNMPTN, serta adanya kekosongan hukum akibat pembatalan UU BHP menjadi salah satu isu besar di kabinet Herry. Sekitar 350 mahasiswa ITB melakukan demonstrasi ke Rektorat akibat dirasa mahalnya uang masuk ITB. Pemilu Raya 2011 dimenangi oleh Tizar Bijaksana (PL’07) yang merupakan runner up Ganesha Prize. MWA WM dijabat oleh Syarif Rousyan Fikri (EL’07). Isu pendidikan terkait RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) menghiasi awal kabinet Tizar. KM ITB beberapa kali melakukan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat kepada Komisi X DPR RI. Salah satu pasal yang berhasil diubah adalah kewajiban PT tidak hanya menyiapkan kuota 20% mahasiswa kurang mampu, namun juga “menjemput bola” agar kuota terpenuhi. Advokasi beasiswa Bidik Misi kepada DIKTI berhasil menambah kuota penerima Bidik Misi. Muhammad Ramdhani (MS’08) menjadi ketua PROKM 2011. KM ITB melakukan aksi jalan mundur ke Gedung Sate sebagai penyikapan gagalnya kepemimpinan dalam 2 Tahun SBY-Boediono. Aksi memasang karangan bunga untuk SBY juga dilakukan di monument Kubus selama 3 hari, diliput 15 media massa dan 3 media televisi, serta mendapat “surat balasan” dari Menteri Sekretaris Negara RI.
2012
Akhir kabinet Tizar dipenuhi oleh momentum besar. ITB Fair diadakan dengan tema “Satu Cita, Kaya dalam Karya” dan membawa isu Sociopreneurship. Pagelaran Seni dan Budaya (PSB) juga diadakan di dalam kampus dan di jalan Ganesha ITB. Sementara itu aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM selama dua hari berturut-turut (di Bandung dan Jakarta) menjadi aksi penutup Kabinet Tizar. Aksi KM ITB, BEM Seluruh Indonesia, dan puluhan serikat buruh (total massa sekitar 8.000) berhasil membuat DPR RI mengurungkan niatnya untuk menyetujui kenaikan harga BBM. Anjar Dimara Sakti (GD’08) menjadi Presiden KM ITB pada Pemilu Raya 2012. Briliandaru Mahardhiyasa Pribadi (EL’08) menjadi MWA WM dipilih oleh Kongres KM ITB.
Akhir kabinet Tizar dipenuhi oleh momentum besar. ITB Fair diadakan dengan tema “Satu Cita, Kaya dalam Karya” dan membawa isu Sociopreneurship. Pagelaran Seni dan Budaya (PSB) juga diadakan di dalam kampus dan di jalan Ganesha ITB. Sementara itu aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM selama dua hari berturut-turut (di Bandung dan Jakarta) menjadi aksi penutup Kabinet Tizar. Aksi KM ITB, BEM Seluruh Indonesia, dan puluhan serikat buruh (total massa sekitar 8.000) berhasil membuat DPR RI mengurungkan niatnya untuk menyetujui kenaikan harga BBM. Anjar Dimara Sakti (GD’08) menjadi Presiden KM ITB pada Pemilu Raya 2012. Briliandaru Mahardhiyasa Pribadi (EL’08) menjadi MWA WM dipilih oleh Kongres KM ITB.
2013
Di tahun ini, muncul warna baru di KM ITB. Kegiatan kampus mulai mengarah pada kedekatan mahasiswa dengan masyarakat dan juga dengan alam. Untuk pertama kalinya di OSKM ada manajemen sampah, agar sampah yang dihasilkan di acara kaderisasi terbesar ini tidak membludak. Sempat ada demo Bue dilakukan mahasiswa bersama BEM SI mengenai kenaikan BBM, dan ITB turut serta disana dengan Nyoman Anjani sebagai K3M saat itu juga turun. Kabinet Nyoman juga menginisiasi program Ekspedisi Pelita Muda yang akhirnya berjalan di awal tahun 2014. Di tahun ini juga ada peningkatan propaganda PKM yang ćukup meningkatkan animo massa mengenai kegiatan pengaryaan tersebut.
2014
Di tahun ini ada acara kolaborasi yang mengajak seluruh elemen massa KM ITB untuk terlibat. Di dalamnya terjadi banyak kolaborasi elemen baik dalam hal keprofesian maupun dalam hal hobi. Adanya demo mahasiswa ITB atas kehadiran Jokowi ke kampus yang saat itu statusnya telah menjadi bakal calon Presiden RI. Demo yang dilakukan mengenai penolakan politisasi kampus ini diinisiasi oleh Jeffry Giranza selaku K3M.
2015
Pada tahun ini diadakan amandemen terhadap Konsepsi KM ITB yang merubah bagan keseluruhan KM ITB serta penghapusan Tim Beasiswa dari Bagan KM ITB.
2016
Pada Pemilu Raya yang dilaksanakan di akhir tahun 2015, terpilih Ketua Kabinet KM ITB (K3M), M. Mahardhika Zein (SI’12). Pada Februari 2016, dilaksanakan Student Summit dengan tujuan menyelaraskan arah gerak dan timeline satu KM ITB. Kabinet Dhika mengangkat sem gat kepeloporan seperti Satria Ganesha, Sekolah Soekarno Muda, dan wadah berkarya seperti PKM, ITB Inmove, dan ITB Partner and Gallery. KM ITB sebagai Koordinator Isu Energi mengadakan aksi demonstrasi pada 19 dan 20 Mei 2016 menuntut kejelasan RUU Tax Amnesty dan revisi UU Migas serta U Minerba.
MWA WM terpilih, M. Arya Zamal (TI’12) yang baru terpilih pada April lalu memperjuangkan tentang permasalahan tersebut. OSKM ITB tahun ini merubah namanya menjadi INTEGRASI ITB 2016 dengan tujuan ingin melakukan rebranding terhadap OSKM dan menyertakan metode-metode baru serta memutus berjalannya metode kultural dalam OSKM ITB. Ketua INTEGRASI ITB 2016 adalah Miqdam Furqony (TA’14).
2017
Kabinet KM ITB tahun ini dipimpin oleh Ardhi Rasy Wardhana (TA’13). Kablnet Suarasa kental dengan semangat nasionalismenya & membawa KM ITB menjadi Koordinator Isu Infrastruktur di BEM SI. Kabinet ini menginisiasi Kolaborasa, yaitu acara pesta rakyat bersama masyarakat sekitar kampus, mengirimkan Buku Kajian #AntiSerampangan 19 Mei kepada Presiden Joko VWidodo, & melakukan dialog bersama Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI bersama BEM UI yg mendapat banyak sorotan media. Kabinet ini menginisiasi kembali Diklat Aktivis Terpusat (DAT) & Diklat Dasar Aktivis Terpusat (DDAT) setelah beberapa tahun tidak terlaksana. Kabinet ini melaksanakan Aksi Indonesia Tetap Bersatu pada saat isu SARA kental mengisi media dan perpolitikan nasional. MWA WM pada masa ini adalah Fauzan Makarim (TM’13). Beliau kembali memperjuangkan perkara jam malam mahasiswa ITB.
2018
Kabinet masa ini dipimpin oleh Ahmad Wali Radhi (TA’14). Masa kepemimpinan Wali dimulai dengan menjadikan KM ITB sebagai Koordinator Pusat BEM SI dan adanya diversifikasi gerakan sosial politik berupa Judicial Review ke MK terkait Presidential Threshold. Namun, dikarenakan mekanisme pengambilan keputusan terkait pernyataan sikap yang membawa nama KM ITB tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak sesuai prosedur, maka Kongres KM ITB memberikan Memorandum kepada Presiden KM ITB. Kasus ini berlanjut dengan diadakannya Forum Bersama untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi sekaligus menarik komitmen dari Presiden KM ITB agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Referendum penurunan Presiden KM ITB dilaksanakan Kongres KM ITB karena tidak terpenuhinya Memorandum. Referendum memutuskan Ahmad Wali Radhi tidak diturunkan, namun kepengurusan kabinet ini tidak digenapi oleh Wali sebagai Presiden KM ITB dikarenakan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Afif Pajar (MS’14) yang semula merupakan Sekretaris Jenderal Kabinet KM ITB lalu naik dan menjadi PJS Ketua Kabinet KM ITB dan melanjutkan kepemimpinan sampai akhir.
Pada kabinet ini, KM ITB mengeluar sebuah Buku Kajian Refleksi Reformasi dan menyerahkannya kepada DPR RI untuk menyambut 20 Tahun Reformasi Indonesia. MWA WM pada masa ini, Andriana Kumalasari (SI’14), mengawal keputusan Rektorat ITB terkait penambahan jalur masuk ITB yaitu melalui Seleksi Mandiri Ketertarikan massa kampus terkait isu ini tergolong tinggi, dibuktikan dengan diadakannya forum darurat di Basement CC Timur untuk membahas hal ini akibat tidak adanya pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan tersebut. OSKM ITB tahun ini dipimpin oleh Rory Abduljabbar (GD’15).